Komisioner KPU DIY Diberhentikan karena Pelecehan Seksual

Komisioner KPU DIY Diberhentikan karena Pelecehan Seksual
Ilustrasi KPU ( Foto: istimewa )
Fuska Sani Evani / FMB Jumat, 12 April 2019 | 09:30 WIB

Yogyakarta, Beritasatu.com - Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) memberhentikan secara tetap, Komisioner Divisi Teknis KPU Kota Yogyakarta, R Moeh Nufrianto Aris Munandar setelah terbukti melakukan perbuatan asusila.

Ketua KPU DIY Hamdan Kurniawan membenarkan berdasarkan keterangan pers dari DKPP, berupa Pemberhentian Tetap terhadap R Moeh Nufrianto Aris Munandar selaku anggota KPU Kota Yogyakarta dan dinyatakan terbukti bersalah dalam sidang dengan agenda pembacaan 18 Putusan di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Rabu (10/4/2019).

Selanjutnya dari putusan tersebut, DKPP meminta KPU RI untuk melakukan tindak lanjut paling lambat 7 hari setelah putusan dibacakan.

“KPU RI merasa belum perlu melakukan penggantian posisi dari komisioner yang diberhentikan tersebut, maka dengan empat komisioner yang ada saat ini, dianggap masih kuorum. Pekerjaan dari divisi yang diampu, sudah dilakukan komisioner yang lain, merangkap. Secara prinsip tugas tetap jalan," terangnya, Kamis (11/4/2019).

Dikatakan, Aris Munandar, sangat merendahkan martabat kemanusian perempuan yang sepatutnya dilindungi dari tindakan kekerasan baik fisik maupun mental yang sangat merendahkan kehormatan dan martabat penyelenggara Pemilu dan melanggar Pasal 6 ayat (3) huruf c dan huruf f juncto Pasal 12 huruf a dan b, juncto Pasal 15 huruf a dan d Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Menuurt Hamdan, sebelum diangkat menjadi Komisioner KPU, Hamdan menjelaskan bahwa calon Komisioner KPU harus melalui serangkaian tes, mulai tes administrasi, Computer Assisted Test (CAT), tes psikologi, tes kesehatan, dan di luar itu, ada tanggapan masyarakat.

Namun setelah menjalankan tugas, Aris Munandar melakukan pelecehan seksual kepada salah satu petugas pengawas Pemilu di tingkat kecamatan.



Sumber: Suara Pembaruan