Advokat dan Pengusaha Didakwa Suap Panitera dan Hakim PN Jaksel

Advokat dan Pengusaha Didakwa Suap Panitera dan Hakim PN Jaksel
Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Iswahyu Widodo. ( Foto: Antara / Indriarto Eko Suwarso )
Fana Suparman / FMB Jumat, 12 April 2019 | 10:57 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Jaksa Penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa advokat Arif Fitriawan dan pengusaha Martin P. Silitonga menyuap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Muhammad Ramadhan dan dua hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yakni Iswahyu Widodo dan Irwan. Arif dan Martin memberikan suap sebesar Rp 150 juta dan Sin$ 47.000 kepada hakim Iswahyu Widodo dan Irwan melalui M Ramadhan yang kenal dekat dengan kedua hakim.

"Terdakwa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim berupa uang Rp 150 juta dan Sin$ 47.000," kata jaksa I Wayan Riyana saat membacakan surat dakwaan terhadap Arif dan Martin di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (11/4).

Diduga, uang suap tersebut diberikan Arif dan Martin untuk memengaruhi putusan perkara perdata Nomor 262/Pdt.G/2018/PN Jakarta Selatan yang ditangani oleh hakim Iswahyu Widodo selaku ketua majelis hakim dan Irwan selaku hakim anggota. Perkara itu mengenai gugatan pembatalan perjanjian akuisisi antara CV Citra Lampia Mandiri dan PT Asia Pasific Mining Resources. Suap diberikan agar hakim memenangkan penggugat, yakni Isrullah Achmad yang merupakan pemilik CV Citra Lampia Mandiri.

Dipaparkan Jaksa, Ramadhan pertama kali diminta bantuan mengurus perkara oleh Martin dan Arif Fitriawan. Ramadhan kemudian bertemu hakim Iswahyu dan Irwan untuk menyampaikan permintaan Arif dan Martin. Kedua hakim menyanggupi permintaan tersebut. Ramadhan menyerahkan uang Rp 150 juta kepada hakim untuk menolak eksepsi yang diajukan pihak tergugat. Selanjutnya, hakim meminta uang Rp 500 juta untuk memenangkan pihak penggugat dalam putusan akhir. Uang tersebut kemudian diberikan dari Arif kepada Ramadhan sejumlah 47.000 dollar Singapura.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Arif dan Martin didakwa melanggar Pasal 6 Ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jis Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.



Sumber: Suara Pembaruan