Kemhan Teken Kontrak Pengadaan Alutsista dengan PT Pindad

Kemhan Teken Kontrak Pengadaan Alutsista dengan PT Pindad
Kementerian Pertahanan (Kemhan) melakukan penandatanganan kontrak pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) dan Konstruksi dengan PT Pindad di kawasan PT Pindad, Bandung, Jawa Barat, Jumat (12/4). Penandatangan disaksikan langsung Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu. ( Foto: Ist )
Robertus Wardi / FMB Jumat, 12 April 2019 | 11:10 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Pertahanan (Kemhan) melakukan penandatanganan kontrak pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) dan konstruksi dengan PT Pindad di kawasan PT Pindad, Bandung, Jawa Barat, Jumat (12/4). Penandatangan disaksikan langsung Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu. Pada kesempatan itu, Ryamizard sekaligus memberikan secara simbolis Alutsista sepeda motor kepada perwakilan Kodam Iskandar Muda.

Kepala Pusat Komunikasi (Kapuskom) Publik Kemhan Brigjen TNI Totok Sugiharto mengemukakan penandatanganan kontrak adalah dalam rangka penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.05/2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

Selain itu, dalam bidang Pengadaan Barang/Jasa telah dikeluarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018, dan turunannya Perka LKPP Nomor 9 Tahun 2018. Dengan adanya peraturan tersebut berdampak pada organisasi, metode, dan administrasi antara lain perubahan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dari semula Kasatker (Pejabat Eselon I) menjadi Kasubsatker (Pejabat Eselon II) dan pejabat lainnya.

"Pada Tahun Anggaran 2019 Pusat Kontruksi (Puskon) Baranahan Kemhan mendapat 18 kegiatan yang terdiri dari 54 kontrak. Terdiri dari 18 Kontrak Jasa Konsultasi Perencanaan Konstruksi, 18 Kontrak Jasa Konsultasi Pengawasan Konstruksi, dan 18 Kontrak Pekerjaan Konstruksi," jelas Totok.

Sementara kontrak di Pusat Pengadaan (Pusada) Baranahan Kemhan merupakan kontrak yang pembiayaanya bersumber dari Pinjaman Dalam Negeri (PDN) TA. 2019 dan Pinjaman Luar Negeri (PLN) 2015-2019 sebanyak 15 kontrak. Kesemuanya terdiri dari dua kontrak dengan pendanaan PLN, dan 13 kontrak menggunakan pendanaan PDN.

"Dari semua kontrak penetapan anggaran tersebut, sudah diterbitkan oleh Bappenas maupun Kemkeu sebagai bagian dari rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) bidang pertahanan. Dengan tujuan umum untuk melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab dalam mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya Pengadaan Alutsista TNI," tutur Totok.

Dia menambahkan‎ penandatanganan kontrak merupakan bagian dari upaya yang dilakukan oleh Kemhan, sebagai wujud komitmen dari pemerintah dalam membangun kekuatan pertahanan yang tangguh dan berdaya tangkal tinggi. Selain itu menunjukkan kesungguhan pemerintah dalam membangun kemandirian alutsista melalui partisipasi aktif industri pertahanan dalam negeri.

"Dengan ditandatanganinya kontrak-kontrak tersebut, seluruh proses konstruksi diharapkan berjalan dengan lancar sesuai dengan mutu, volume dan waktu yang ditetapkan, serta hasilnya dapat bermanfaat bagi peningkatan sarana pertahanan TNI," tutup Totok. ‎



Sumber: Suara Pembaruan