Mendikbud: Selesaikan Kasus Ay dengan Kaidah Pendidikan

Mendikbud: Selesaikan Kasus Ay dengan Kaidah Pendidikan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy (kedua kanan) berbicara dengan Kepala Sekolah SMP 17 Lukman Hakim (kiri) usai menggelar rapat bersama sejumlah kepala sekolah dan aparat kepolisian untuk membahas kasus penganiayaan siswi SMP di Mapolresta Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (11/4/2019). Muhadjir Effendy datang ke Pontianak untuk memantau langsung penanganan kasus penganiayaan siswi SMP berinisial Au (14). ( Foto: antara / ANTARA/Jessica Helena Wuysang )
Maria Fatima Bona / IDS Jumat, 12 April 2019 | 11:00 WIB

Pontianak, Beritasatu.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, pada Kamis (11/4) mengunjungi Au (14), siswi sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Pontianak, Kalimatan Barat (Kalbar) yang mengalami peristiwa perundungan oleh siswa lain.

Dalam siaran pers yang diterima SP pada Jumat (12/4), Muhadjir meminta kasus tersebut agar diselesaikan sesuai dengan kaidah pendidikan.

“Kekerasan terhadap anak itu memang harus kita berantas, tapi sebagai pendidik harus menyelesaikannya sesuai dengan kaidah pendidikan, yaitu membina dan mendidik para siswa,” ujar Muhadjir.

Lebih lanjut, ia menegaskan, kondisi psikologis anak, baik korban maupun pelaku, harus tetap dijaga. Untuk itu, Muhadjir mengimbau para guru untuk melakukan pendampingan.

Menyikapi kasus yang berawal dari media sosial, Muhadjir mengatakan, literasi digital di kalangan siswa, sekolah, dan guru sangat perlu ditingkatkan.

“Tampil di media sosial itu memberikan dampak negatif bagi anak, dan ini berlangsung sampai seumur hidup. Ubah bagaimana trauma ini bisa diupayakan sebagai pengalaman positif. Tidak boleh ada yang melanggar Undang-Undang,” katanya.

Pada kesempatan sama, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Susanto mengatakan, perlindungan terhadap pelaku dan korban sangat perlu dilakukan saat menyelesaikan kasus perundungan di kalangan siswa. Oleh karena itu, menyebarluaskan identitas pelaku dan korban perundungan hingga viral tidak diperbolehkan, sebab termasuk ke dalam bentuk pelanggaran hukum.

Sementara itu, Alik R Rosyad, perwakilan Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Kalbar mengatakan, penyebarluasan kasus perundungan akan memberikan dampak psikologis signifikan kepada para siswa, baik pelaku maupun korban.

“Disebutkan ada 12 anak yang terlibat, padahal hanya tiga anak sebagai pelaku, dan lainnya tidak terlibat sama sekali. Bahkan ada anak yang tidak berada di tempat kejadian perkara,” jelasnya. Akibatnya, lanjut Alik, mereka mendapatkan ancaman terkait kasus ini.

Sementara itu, Kepala Polisi Resort Kota Pontianak, M Anwar Nasir menjelaskan, hasil visum membenarkan adanya tindak kekerasan terhadap Au berupa pemukulan.

“Penganiayaan memang terjadi, ada pemukulan, tapi tidak ditemukan tindak kekerasan pada kemaluan korban. Kapolresta mengungkapkan, nantinya penetapan pelaku sebagai anak berhadapan dengan hukum akan dilakukan,” ujarnya.

Kasus tersebut mendapat perhatian yang cukup besar, tidak hanya di kalangan warganet tapi juga masyarakat awam. Bahkan, sebuah petisi dukungan terhadap Au telah ditandatangani oleh lebih dari 3,7 juta masyarakat.



Sumber: Suara Pembaruan