BLK Harus Ikuti Perkembangan Hadapi Revolusi Industri 4.0

BLK Harus Ikuti Perkembangan Hadapi Revolusi Industri 4.0
Ilustrasi Balai Latihan Kerja (BLK). ( Foto: Antara )
Fana Suparman / YS Jumat, 12 April 2019 | 15:27 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo berulang kali mendengungkan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk menghadapi revolusi industri 4.0 dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat.

Untuk mewujudkan hal tersebut, alokasi anggaran yang cukup dibutuhkan terutama bagi Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai tulang punggung dalam mencetak pekerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

Anggota Komisi IX DPR Marinus Gea menilai, kondisi BLK yang tersebar di sejumlah daerah masih jauh tertinggal untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha di kawasan industri baru. BLK masih menggunakan teknologi lama dengan standar pelatihan yang sudah tertinggal alias konvensional. Padahal, katanya, untuk menghadapi revolusi industri 4.0, BLK perlu menyesuaikan dengan permintaan pasar yang cenderung berubah seiring perkembangan teknologi digital.

"Dunia kerja membutuhkan tenaga profesional yang mampu mengikuti perkembangan dengan teknologi yang ada. Ini yang jadi kesalahannya," kata Marinus Gea dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat (12/4/2019).

Marinus yang merupakan politikus PDIP ini menegaskan selain teknologi, faktor kurikulum dan SDM di BLK perlu disesuaikan dengan kebutuhan industri saat ini. Dengan demikian, pelatihan yang dilakukan di BLK bisa mencetak tenaga kerja berkemampuan tinggi dan mampu bersaing dengan pekerja lainnya. Dalam kunjungan kerjanya ke sejumlah daerah, Marinus mengaku banyak menerima keluhan para pengurus BLK yang ingin memperbarui teknologi yang dimiliki namun terbentur anggaran.

"Mereka mengatakan bagaimana kita mengganti peralatan, anggarannya tidak ada. Ini kembali ke persoalan anggaran negara," katanya.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, Al Hamidi mengakui, pihaknya banyak menemukan kendala untuk menghadapi industri 4.0 tersebut. Dua kendala yang dirasakan, yakni anggaran serta keterbatasan SDM.

"Kalau dibilang anggaran kurang, ya kita kurang," kata Al Hamidi.

Al Hamidi mengatakan, pihaknya telah mendatangkan beberapa mesin bubut yang sesuai dengan kebutuhan industri untuk digunakan BLK. Akan tetapi, jumlahnya masih jauh dari ideal. Sarana pendukung dengan teknologi kekinian pun menjadi masalah tersendiri bagi BLK, yakni kemampuan instruktur. "Kalau mesinnya canggih juga instrukturnya belum siap," ujarnya.

Meski demikian, Al Hamidi berupaya maksimal untuk menghadapi era industri digital dengan melengkapi sarana sesuai kebutuhan industri saat ini. "Kita berikan pelatihan desain, komputer, fotografi dan juga bisnis online," ujarnya.

Diketahui, Kemnaker berencana membangun 1.000 BLK Komunitas pada 2019. Pembangunan BLK bertujuan memaksimalkan bonus demografi pada 2025 hingga 2030. Bonus demografi berupa banyaknya angkatan kerja, harus diantisipasi agar menjadi keuntungan Indonesia menghadapi persaingan global.

Pembangunan BLK Komunitas ini sejalan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo untuk menjadikan tahun 2019 sebagai tahun pengembangan SDM melalui pendidikan dan pelatihan vokasi.

Anggaran dalam pembentukan 1.000 BLK Komunitas ini sebesar Rp1 triliun. Dengan demikian, setiap lembaga atau komunitas yang melakukan perjanjian kerja sama dengan pemerintah mendapatkan dana sebesar Rp 1 miliar.



Sumber: Suara Pembaruan