KPK Banding Putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Terhadap Irwandi Yusuf

KPK Banding Putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Terhadap Irwandi Yusuf
Irwandi Yusuf. ( Foto: Antara / Sigid Kurniawan )
Fana Suparman / JAS Jumat, 12 April 2019 | 20:21 WIB

Jakarta, Beritasatu - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tipikor Jakarta terhadap Gubernur nonaktif Aceh, Irwandi Yusuf. Memori banding telah disampaikan KPK kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada Kamis (11/4/2019) kemarin.

"Kami memutuskan mengajukan banding terhadap vonis Irwandi," kata Jaksa KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi, Jumat (12/4/2019).

Diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 7 tahun pidana penjara dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan terhadap Irwandi Yusuf. Selain pidana penjara dan denda, majelis hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik Irwandi selama 3 tahun setelah selesai menjalani pidana pokok.

Hukuman ini lebih ringan ketimbang tuntutan Jaksa Penuntut KPK yang menuntut Irwandi untuk dihukum 10 tahun pidana penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan serta pencabutan hak politik selama 5 tahun usai menjalani pidana pokok.

Dalam putusannya, Hakim menyatakan Irwandi terbukti menerima suap Rp 1,050 miliar dari Bupati Bener Meriah Ahmadi terkait program pembangunan dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018. Suap tersebut diberikan melalui staf dan orang kepercayaan Irwandi, yakni Hendri Yuzal dan Teuku Saiful Bahri.

Tak hanya suap, Majelis Hakim juga menyatakan Irwandi terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp 8,7 miliar dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Aceh periode 2017-2022.

Namun, majelis hakim menilai, dakwaan ketiga JPU KPK tidak terbukti. Dakwaan tersebut, yakni penerimaan gratifikasi senilai Rp 32,454 miliar dari Board of Management (BOM) Nindya Sejati Joint Operation (JO) terkait pembangunan Dermaga Bongkar ‎pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Sabang Aceh yang dibiayai APBN. Dalam surat dakwaan Jaksa KPK, Irwandi menerima gratifikasi dari Nindya Sejati bersama-sama dengan Izil Azhar.

Jubir KPK, Febri Diansyah mengatakan, pada prinsipnya KPK menghargai putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang menyatakan Irwandi terbukti bersalah sesuai dakwaan kesatu dan kedua. Namun, Febri tak membantah putusan majelis hakim yang menyatakan dakwaan ketiga tidak terbukti menjadi pertimbangan KPK mengajukan banding.

Hal ini lantaran KPK meyakini, Irwandi juga terbukti bersama-sama Izil Azhar menerima gratifikasi terkait pembangunan dermaga Sabang.

"Seperti prosedur standar yang ada, kami lakukan analisis lebih lanjut. Dari proses tersebut disimpulkan ada beberapa fakta hukum yang kami yakini terbukti namun berbeda dengan pertimbangan hakim. Sehingga KPK memutuskan mengajukan banding," katanya. 



Sumber: BeritaSatu.com