KPK Nilai Tak Ada Hal Baru dalam Gugatan Praperadilan Romahurmuziy

KPK Nilai Tak Ada Hal Baru dalam Gugatan Praperadilan Romahurmuziy
Mantan ketua umum PPP Romahurmuziy (Rommy)tersangka dugaan suap. ( Foto: Beritasatu TV )
Fana Suparman / CAH Sabtu, 13 April 2019 | 09:40 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy mengajukan gugatan praperadilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas penangkapan dan penetapannya sebagai tersangka kasus dugaan suap pengisian jabatan di Kementerian Agama (Kemag). Sidang perdana praperadilan Romy bakal digelar pada Senin (22/4/2019) mendatang.

KPK telah membaca dan menganalisis gugatan yang diajukan Rommy. KPK menilai tidak ada hal baru dalam gugatan tersebut. Sejumlah argumentasi dalam gugatan praperadilan Rommy pernah dipergunakan oleh tersangka korupsi lainnya.

"Secara prinsip atau secara umum kami menilai tidak ada yang baru dan signifikan dari argumentasi-argumentasi yang disampaikan tersebut," kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (12/4/2019).

Salah satu argumentasi dalam gugatan ini, Rommy merasa tidak dapat dijerat dengan pasal suap karena tidak ada unsur kerugian negara. Dengan argumentasi ini, KPK menilai Rommy dan kuasa hukumnya tak dapat membedakan antara pasal suap dengan pasal korupsi penyalahgunaan wewenang dan memperkaya secara melawan hukum.

"Ada beberapa argumentasi yang kami lihat tidak bisa membedakan secara spesifik misalnya pasal suap dicampuradukkan dengan unsur kerugian keuangan negara yaitu kami lihat juga ada argumentasi seperti itu," kata Febri Diansyah.

Secara total, terdapat enam poin yang menjadi keberatan Romy atas penangkapan dan penetapannya sebagai tersangka. Selain merasa tidak merugikan keuangan negara, Romy juga mengaku tak mengetahui tas uang yang disita tim penyidik saat menangkapnya. Romy juga keberatan dengan penyadapan yang dilakukan KPK. Febri mengatakan, soal penyadapan kerap kali dipersoalkan tersangka korupsi. Padahal, aturan mengenai penyadapan sudah jelas dan KPK melakukan penyadapan sesuai aturan tersebut.

"Penyadapan KPK ini juga sering bermasalah kan oleh pihak-pihak tertentu padahal aturan hukumnya sebenarnya sangat kuat ya di undang-undang dan aturan turunan lebih lanjut," kata Febri Diansyah.

Febri memastikan, KPK akan menghadapi dan menjawab berbagai argumentasi Romy tersebut dalam persidangan praperadilan nanti. KPK meyakini penangkapan dan penetapan Romy sebagai tersangka telah dilakukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

"Praperadilan tu kan hak dari tersangka silakan saja ketika kami membaca itu dan kami memberikan respon itu juga kewajiban dan hak bagi KPK ya. Nanti keputusan akhirnya tentu ada di majelis hakim tapi KPK yakin sekali konstruksi dari kasus ini dan proses formil atau prosedural dari kasus ini juga sangat prudent sejak awal," tambah Febri Diansyah.



Sumber: Suara Pembaruan