Komitmen Berantas Korupsi, PSI Siap Disadap

Komitmen Berantas Korupsi, PSI Siap Disadap
Para pengurus PSI di kantor KPK, Jakarta, Jumat (12/4/2019). ( Foto: Istimewa )
Yustinus Paat / WBP Sabtu, 13 April 2019 | 09:46 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan membawa replika telepon genggam besar untuk menyatakan dukungan atas wewenang KPK melakukan penyadapan.

“Kami membawa HP besar untuk bilang bahwa kami siap disadap. PSI mendukung penuh KPK dan kami merasa wewenang KPK untuk menyadap harus tetap berlaku. Bagi kami, DPR yang menolak disadap sudah ada niat jahat untuk melindungi koruptor,” kata Juru Bicara PSI, Mikhail Gorbachev Dom, di kantor KPK, Jakarta, Jumat (12/4/2019).

Pada 2017, DPR RI mendorong Revisi Undang-Undang KPK dengan berbagai pasal yang menjurus kepada upaya pelemahan. Beberapa pasal di antaranya masa tugas KPK yang akan dibatasi hanya 12 tahun, penyadapan yang harus dilakukan melalui Dewan Pengawas, dan hilangnya kewenangan mengangkat penyelidik dan penyidik sendiri.

Menurut Mikhail Gorbachev Dom, upaya revisi UU KPK yang dilakukan oleh anggota DPR pada periode 2014-2019 akan berdampak sistematis terhadap melemahnya gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Ini adalah upaya sistematis pelemahan KPK. Mereka (DPR) dengan sengaja mengajukan perundang-undangan yang tidak berpihak pada rakyat. Di mana komitmen mereka untuk berantas korupsi? Seharusnya aturannya ditambah bukan dikurangi,” kata Mikhail Gorbachev Dom yang merupakan caleg DPR RI dapil Banten III.

Berangkat dari komitmen PSI sebagai partai antikorupsi, PSI tergerak menyampaikan komitmen untuk tidak melemahkan KPK.

Dukungan pada wewenang KPK untuk melakukan penyadapan juga dilontarkan caleg DPR RI Jateng VIII, Sigit Widodo. Menurutnya, dia dan caleg PSI lainnya siap datangi KPK untuk menyerahkan data-data pribadi yang diperlukan, seperti nomor telepon, agar KPK dapat melakukan pengawasan.

PSI juga menyayangkan adanya anggota DPR yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Sigit Widodo menyatakan bahwa PSI memiliki sistem pengawasan kader yakni bila tidak melapor, akan dipecat secara otomatis melalui aplikasi. “PSI itu punya sistem yang modern. Melalui aplikasi Solidaritas, anggota PSI yang tidak mengisi LHKPN akan dipecat. Saat ini ada 34 persen anggota DPR belum lapor. Kalau dia anggota PSI pasti langsung dipecat,” pungkas Sigit Widodo.



Sumber: BeritaSatu.com