Perlindungan Nelayan Dinilai Terhambat Regulasi

Perlindungan Nelayan Dinilai Terhambat Regulasi
Ilustrasi nelayan. ( Foto: Antara / Ampelsa )
Fana Suparman / FER Minggu, 14 April 2019 | 15:07 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Perlindungan terhadap para nelayan dinilai belum maksimal lantaran terhadang regulasi. Untuk itu, pemerintah dan pihak terkait diharapkan dapat duduk bersama mewujudkan perlindungan nelayan agar bisa menjalankan profesi untuk kehidupan keluarganya.

"Perlindungan pada nelayan saat ini hanya lewat BPJS TK (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial-Tenaga Kerja), yang belum memenuhi kebutuhan nelayan," kata Anggota Komisi IX DPR Marinus Gea dalam siaran pers yang diterima Beritasatu.com, di Jakarta, Minggu (14/4/2019).

Perlindungan terhadap nelayan mengacu pada Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan dan diperkuat dengan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), dimana perlindungan diberikan oleh BPJS-TK dengan syarat terdaftar sebagai peserta berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2011, negara melalui BPJS-TK membantu iuran bagi nelayan yang masuk kategori pekerja bukan penerima upah (BPU). Bantuan itu, menurut Marinus, diberikan selama setahun pertama untuk kemudian iuran Rp 16.800 per bulan dilanjutkan oleh nelayan.

Nelayan yang menjadi peserta BPJS-TK sebagai BPU akan menerima manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Sedangkan pekerja formal atau pekerja penerima upah (PPU) wajib terdaftar dalam empat program BPJS Ketenagakerjaan, yaitu JKK, JKM, JHT (Jaminan Hari Tua) dan JP (Jaminan Pensiun).

Marinus memahami, batasan jaminan terhadap nelayan oleh BPJS-TK itu dirancang karena ada kemungkinan mereka beralih profesi. Selain itu, perlindungan juga diberikan terkait risiko saat bekerja saja. Padahal, kata Marinus, nelayan bisa saja tak bisa bekerja karena sudah lanjut usia, sehingga JHT dan JP dinilai perlu diberikan bagi nelayan. Legislator dari Fraksi PDIP ini juga mengingatkan adanya benturan regulasi untuk melindungi nelayan.

Menurut Marinus, ketidakharmonisan peraturan membuat bingung masyarakat. Kondisi ini membuat BPJS TK juga tidak maksimal untuk sosialisasi kewajiban nelayan mengikuti BPJS. "Untuk membenahi ini, saya kira dibutuhkan keseriusan semua pihak yang membidani itu," tandas Marinus.

Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Susan Herawati, menilai program jaminan pemerintah bagi nelayan melalui BPJS-TK sebatas JKK dan JKM. Padahal, nelayan membutuhkan jaminan di hari tua ketika sudah tidak melaut lagi. Untuk itu, pemerintah diharapkan dapat memperbaiki jaminan ketenagakerjaan bagi nelayan ke depannya.

"Perbaikan itu tentunya harus diawali dengan pendataan dan monitoring yang baik," tambah Susan.



Sumber: Suara Pembaruan