KPK Tegaskan Keterangan Sjamsul Nursalim Penting untuk Kasus BLBI

KPK Tegaskan Keterangan Sjamsul Nursalim Penting untuk Kasus BLBI
Sjamsul Nursalim ( Foto: Istimewa )
Fana Suparman / WBP Senin, 15 April 2019 | 10:16 WIB

Jakarta, Beritasatu.com Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan keterangan pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Sjamsul Nursalim sangat penting dalam penyelidikan kasus korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). KPK diketahui sedang melakukan penyelidikan baru untuk menjerat pihak lain yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI. Penyelidikan ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan korupsi yang telah menjerat mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung yang telah dijatuhi hukuman 15 tahun pidana penjara, ditambah dengan Rp1 miliar subsider 3 bulan kurungan oleh Pengadilan Tinggi DKI dalam putusan banding.

"Keterangan yang bersangkutan (Sjamsul) termasuk keterangan yang penting," kata Jubir KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (15/4).

Febri Diansyah menjelaskan alasan KPK sangat membutuhkan keterangan Sjamsul Nursalim beserta istrinya, Itjih Nursalim, dalam perkara ini. Sebab, nama Sjamsul dan Itjih disebut dalam putusan pengadilan tingkat pertama maupun banding sebagai pihak yang bersama-sama mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung dalam perkara megakorupsi ini. Bahkan, Sjamsul dan Itjih disebut sebagai pihak yang turut diperkaya atas korupsi yang ditaksir merugikan keuangan negara hingga sekitar Rp 4,58 triliun tersebut. "Karena kan nama mereka dipertimbangkan dan dituangkan hakim di putusan. Termasuk juga sebagai pihak yang diduga bersama-sama dan diduga diperkaya. Itu tentu perlu diklarifikasi," kata Febri Diansyah.

Sjamsul dan Itjih diketahui berulang kali mangkir dari panggilan KPK. Pasangan suami istri yang telah menetap di Singapura itu setidaknya telah dua kali mangkir dari panggilan KPK untuk dimintai keterangan dalam proses penyelidikan kasus ini.

Febri Diansyah mengatakan, permintaan keterangan ini sebenarnya dapat menjadi kesempatan bagi Sjamsul dan Itjih untuk mengklarifikasi atau bahkan membantah dugaan keterlibatan mereka dalam kasus BLBI. Namun, kesempatan tersebut tidak dipergunakan dengan baik oleh Sjamsul dan Itjih. "Dua kali kesempatan itu telah diberikan tidak ada respons kehadiran‎, nanti akan kita pertimbangkan lebih lanjut apakah perlu memanggil kembali atau tindakan lain yang akan dilakukan," kata Febri Diansyah.

Febri Diansyah enggan menjawab tegas saat dikonfirmasi sikap tidak koperatif Sjamsul dan Itjih menjadi salah satu faktor yang membuat KPK belum meningkatkan status penanganan perkara kasus BLBI ke tahap penyidikan. Febri Diansyah hanya menyebut, KPK berkomitmen mementaskan megakorupsi ini. Dalam penyelidikan kasus ini, KPK telah meminta keterangan terhadap sekitar 37 orang dari unsur BPPN, KKSK, dan swasta. "Secara lebih rinci belum bisa saya sampaikan terkait dengan hal itu (alasan belum ditingkatkannya penyelidikan kasus BLBI ke tahap penyidikan). Tetapi kami komitmen untuk menangani kasus BLBI ini, karena ini kan kasus yang penyelidikannya cukup lama," kata Febri Diansyah.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 13 tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp 700 juta subsidair tiga bulan kurungan terhadap mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung. Majelis Hakim menyatakan Syafruddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama terkait penerbitan SKL BLBI kepada Sjamsul selaku pemegang saham pengendali BDNI. Syafruddin telah melakukan penghapusbukuan secara sepihak terhadap utang pemilik saham BDNI tahun 2004. Padahal, dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, tidak ada perintah dari Presiden M‎egawati Soekarnoputri untuk menghapusbukukan utang tersebut.

Dalam analisis yuridis, Majelis Hakim menyatakan Syafruddin telah menandatangani surat pemenuhan kewajiban membayar utang terhadap obligor BDNI, Sjamsul Nursalim. Padahal, Sjamsul belum membayar kekurangan aset para petambak. Syafruddin juga terbukti telah menerbitkan SKL BLBI kepada Sjamsul Nursalim. Penerbitan SKL BLBI itu menyebabkan negara kehilangan hak untuk menagih utang Sjamsul sebesar Rp 4,58 triliun.

Di tingkat banding, Majelis Hakim PT DKI memperberat hukuman Syafruddin. Hukuman Syafruddin yang semula 13 tahun pidana penjara menjadi 15 tahun pidana penjara, ditambah dengan Rp 1 miliar subsider 3 bulan kurungan.



Sumber: Suara Pembaruan