93,2% Penerima PKH Puas Terima Bansos

93,2% Penerima PKH Puas Terima Bansos
Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita menghadiri penyaluran PKH dan BPNT di Cikarang, Bekasi. ( Foto: istimewa / istimewa )
Ari Supriyanti Rikin / FER Senin, 15 April 2019 | 16:14 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Hasil survei MicroSave lembaga survei kredibel dan independen terkait program keluarga harapan (PKH) menyebutkan, sebesar 93,2 persen keluarga penerima manfaat (KPM) PKH menyatakan puas terhadap program bantuan sosial (bansos) yang bertujuan menekan angka kemiskinan di Indonesia.

Survei ini dilakukan MicroSave Consulting Indonesia dalam kerangka kerja sama Kementerian Sosial (Kemsos) dan Bill & Melinda Gates Foundation. Survei dilakukan di 15 provinsi dan mencakup 28 kota/kabupaten di Indonesia. Jumlah responden 2.903 dengan 1.466 KPM PKH dan 1.437 dari kontrol grup (non KPM PKH) serta ditambah 25 wawancara mendalam. Data KPM dan non KPM PKH diambil dari basis data terpadu yang berada pada 11-20 persen.

Menteri Sosial (Mensos), Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan, survei ini sangat penting bagi Kemsos untuk mencari solusi dan penyempurnaan dari program PKH. "Survei ini dilakukan oleh lembaga kredibel dan independen," kata Agus Gumiwang di Jakarta, Senin (15/4/2019).

Mensos menuturkan, PKH ini bentuk transformasi peradaban. Sebab, kecil sekali KPM yang sebelumnya punya interaksi dengan perbankan, tidak memiliki kartu ATM atau bahkan berkunjung ke bank. Melalui kartu keluarga sejahtera (KKS) yang dipegang KPM PKH, para penerima bansos ini diperkenalkan akses perbankan dan meningkatkan bentuk keuangan inklusi.

"Kontribusi PKH sangat subtansial dalam mengurangi angka kemiskinan," ucapnya.

Menurut survei Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di tahun 2018 kembali turun menjadi 9,66 persen dan gini ratio atau angka ketimpangan 3,84. Jumlah ini turun dibanding survei sebelumnya Maret 2018 angka kemiskinan 9,82 persen dan gini ratio 0,389.

"Untuk mengurangi angka kemiskinan saja upaya ini tidak sederhana. Apabila secara bersama memperbaiki gini ratio tidak banyak pemerintahan di dunia bisa melakukannya," papar Agus Gumiwang.

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemsos, Harry Hikmat, menuturkan, dari hasil survei 93 persen KPM PKH puas terhadap keteraturan penerimaan bansos PKH ke dalam rekening. Kemudian 92 persen puas terhadap respon contact center PKH dalam menanggapi aduan, 94 persen puas terhadap kemudahan bertransaksi di lokasi pencairan bansos.

Sebanyak 74 persen responden menggunakan dana bansos PKH untuk pembelian peralatan sekolah, 67 persen untuk biaya sekolah, 58 persen untuk biaya transportasi ke sekolah, 54 persen untuk membeli makanan tambahan, 42 persen biaya ekstrakulikuler sekolah dan 33 persen untuk biaya masuk sekolah di tahun ajaran baru.

"KPM PKH juga mengapresiasi positif bansos non tunai melalui KKS. Sebanyak 98 persen KPM PKH lebih memilih metode penyaluran non tunai melalui kartu keluarga sejahtera (KKS) dibandingkan dengan cara sebelumnya melalui kantor pos," papar Harry Hikmat.

PKH juga mendorong perubahan perilaku KPM PKH di bidang kesehatan dan pendidikan dibanding non penerima PKH.

Survei dilakukan di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur dan Papua.



Sumber: Suara Pembaruan