PSU di Sidney, KPU Tunggu Rekomendasi Panwaslu

PSU di Sidney, KPU Tunggu Rekomendasi Panwaslu
Ilustrasi KPU ( Foto: istimewa )
Yustinus Paat / YUD Senin, 15 April 2019 | 16:37 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengatakan pihaknya masih menunggu rekomendasi dari Panwaslu di Sidney, Australia terkait persoalan pemungutan suara di Sidney. Pasalnya, masih banyak WNI yang tidak menggunakan hak pilih karena keterbatasan waktu pemungutan suara.

Ilham mengatakan KPU menunggu rekomendasi Panwaslu apa diperbolehkan pemungutan suara ulang (PSU) atau tidak.

"Terkait permintaan pemungutan suara susulan, kita harus menunggu rekomendasi resmi dari Bawaslu," ujar Ilham di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (15/4/2019).

Ilham mengatakan KPU akan menjalankan rekomendasi dari Panwaslu yang ikut mengawasi jalannya pemilu di Sydney. Jika mereka merekomendasikan pemungutan suara ulang atau susulan, maka Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di Sidney harus menjalankan rekomendasi tersebut.

"Penyelenggara di Sydney kan ada PPLN dan Panwaslu sana. Nah, kalau Panwaslu sana menggangap memang ada pelanggaran atau hal harus direkomendasi untuk pemungutan susulan, maka kita harus menjalankan gitu," tandas dia.

Lenih lanjut, Ilham mengatakan KPU juga
masih menunggu laporan resmi dari PPLN terkait kejadian sebenarnya di Sidney. Namun, dia meminta publik tidak menggeneralisasi bahwa kejadian tersebut di Australia secara keseluruhan.

"Kita masih menunggu laporan remsi dari PPLN sana, bagaimana kejadian sebenarnya karena sekarang seakan-akan salah PPLN gitu," pungkas dia.

Sebagaimana diketahui, beredar sebuah petisi di Change.org yang meminta agar dilakukan "Pemilu Ulang Pilpres di Sydney Australia". Dalam pemilihan yang dilaksanakan pada Sabtu 13 April 2019 di Sydney, ratusan warga negara Indonesia (WNI) yang mempunyai hak pilih tidak diizinkan melakukan memberikan suaranya, padahal sejak siang sudah mengantre panjang di depan TPS Townhall.

"Ratusan orang (yang) sudah mengantre sekitar dua jam tidak dapat melakukan hak dan kewajibannya untuk memilih karena PPLN dengan sengaja menutup TPS tepat jam 18.00 tanpa menghiraukan ratusan pemilih yang mengantre di luar. Untuk itulah komunitas masyarakat Indonesia menuntut pemilu ulang 2019 di Sydney Australia," tulis petisi tersebut.



Sumber: BeritaSatu.com