Masa Tenang, Polri Antisipasi Intimidasi Hingga Terorisme

Masa Tenang, Polri Antisipasi Intimidasi Hingga Terorisme
Sebanyak 4.000 personil gabungan Polri dan TNI menggelar apel dalam rangka pengamanan pemungutan dan penghitungan suara Pileg dan Pilpres 2019 di Kota Bogor, Rabu (10/4/2019). ( Foto: Beritasatu.com / Vento Saudale )
Farouk Arnaz / WM Senin, 15 April 2019 | 15:05 WIB

 

 

Jakarta, Beritasatu.com - ‎Mabes Polri mengatakan ada sejumlah hal yang diantisipasi di masa tenang jelang hari pencoblosan Rabu (17/4/2019) mendatang. Sejumlah langkah pengamanan telah dilakukan.

“Ada yang berbentuk intimidasi, ancaman, penganiayaan, pembakaran, pencurian surat suara, hingga aksi terorisme. Ini semua telah kita antisipasi,” kata Karo Penmas Polri Brigjen Dedi Prasetyo, kepada Beritasatu.com, Senin (15/4/2019).

Langkah itu, misalnya, mulai dari preemptif, preventif, dan penegakan hukum. Setiap Polres juga sudah menyiapkan Crisis Response Team yang siap bergerak apabila terjadi eskalasi kerawanan.

“Sedangkan di tingkat Polda sudah dibuat tujuh zona untuk memitigasi potensi kontijensi. Semuanya dalam bingkai Operasi Mantab Brata,”  kata Dedi Prasetyo.

Zona satu merupakan wilayah Aceh, Medan, Riau, Kepri dan Palembang. Zona dua adalah wilayah Sumatera Barat sampai ke Lampung.

Zona tiga adalah Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Zona empat meliputi Jawa Tengah sampai Nusa Tenggara Timur.

Zona lima adalah Kalimantan, zona enam adalah Sulawesi, terakhir, zona tujuh adalah Papua. Di tujuh zona tersebut disiagakan sebanyak 41 ribu personel Brimob.

Ribuan Brimob itu termasuk dari 271.880 anggota Polri yang ditugaskan untuk mengamankan kontestasi pemilu 2019. Ini belum termasuk 68.000 anggota TNI yang bersifat satgas perbantuan.

Sebelumnya Polri menyebut di tingkat provinsi, provinsi rawan bergeser menjadi Maluku Utara, Papua, Aceh, NTB, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Papua Barat, DKI Jakarta, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara.

Pergeseran daerah rawan juga terjadi di tingkat kabupaten/kota menjadi Tangerang Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Banggai (Sulteng), Donggala (Sulteng), Mentawai (Sumbar), Tanah Datar (Sumbar), dan Jogjakarta.

Indeks kerawanan itu dibuat berdasar faktor penyelenggara, faktor kontestasi capres, faktor kontestasi caleg, faktor pendukung, potensi gangguan kamtibmas, ambang gangguan, dan faktor gangguan nyata.

Polisi menjamin dan memastikan warga yang datang ke TPS‎ terbebas dari intimidasi oleh pihak-pihak yang mungkin menghalangi warga mencoblos ke TPS saat pemilu mendatang.



Sumber: BeritaSatu.com