DPR Minta Kades Aktif Awasi Pengiriman TKI

DPR Minta Kades Aktif Awasi Pengiriman TKI
Ilustrasi TKI yang melakukan mudik Lebaran. ( Foto: Antara )
Fana Suparman / WM Senin, 15 April 2019 | 21:29 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Proses pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) atau buruh migran kerap diduga diwarnai praktik kongkalikong. Untuk mencegah terus terulangnya praktik ilegal tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI Marinus Gea meminta para kepala desa atau lurah untuk berperan aktif mengawasi pengiriman TKI terutama yang berasal dari daerah mereka.

“Mereka harus tahu warganya ini mau ke mana, apa standarnya. Apalagi dalam UU PMI yang baru sebenarnya perekrutan itu harus diketahui oleh kepala desa,” kata Marinus dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin (15/4/2019).

Marinus menyatakan, Pasal 13 huruf b UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menyebutkan, untuk dapat ditempatkan di luar negeri, pekerja migran Indonesia wajib memiliki surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah. Namun, Marinus mengakui, implementasi keterlibatan kepala desa ini membutuhkan Peraturan Pemerintah (PP) atau aturan turunan lain yang lebih rinci.

“Bahkan bisa saja nantinya diberikan kewenangan untuk bisa melakukan pelatihan dulu di desanya, dengan syarat mengacu pada peraturan ketenagakerjaan,” katanya.

Marinus menekankan pentingnya keterlibatan kepala desa terkait dengan pengiriman buruh migran. Menurutnya, pengawasan kepala desa dapat lebih meningkatkan pengawasan yang selama ini dilakukan lembaga pengawas.

“Jadi, harus melibatkan masyarakat secara sistem. Jika tidak, tidak akan maksimal pengawasannya,” tegasnya.

Dicontohkan Marinus, maraknya pekerja ilegal yang bisa keluar negeri saat ini terjadi karena sistemnya tidak diawasi secara menyeluruh. Tidak ada pengawasan dan kontrol ketat sedari awal.

“Selama ini main comot saja. Yang penting bawa ke Jakarta, urus paspor, urus visa, berangkat, selesai urusan. Sedangkan UU yang baru itu mengatur izin dari aparatur desa itu,” terang Marinus.

Jika kontrol dari hulu sudah terjamin, Marinus berharap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia juga dapat memastikan TKI yang dikirimnya sudah tersertifikasi sesuai standar dalam regulasi dan standar negara tujuan. Menurutnya, penyalur tenaga kerja harus ikut meminimalisir terjadinya kongkalikong.

“Tidak ada lagi meloloskan yang seharusnya tidak diloloskan untuk berangkat,” tegasnya.

Beri Informasi Lengkap

Hal senada disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Bobby Alwi. Dikatakan, kepala desa maupun perangkat desa lainnya berkewajiban memberikan informasi lengkap kepada calon TKI. Hal ini sesuai dengan UU tentang Pelindungan PMI.

Hanya saja, Bobby mengakui, kewajiban tersebut belum dapat dilaksanakan karena belum ada aturan yang secara rinci mengatur implementasi dari UU yang disahkan pada 22 November 2017 tersebut. Dengan demikian, keterlibatan kepala desa dalam perekrutan TKI saat ini masih dalam masa transisi.

"Karena belum terbit, kepala desa belum maksimal menyelenggarakan layanan informasi, pendataan, verifikasi, pemantauan burun migran yang sudah direkrut dan pemberdayaan," katanya.

Meski demikian, Bobby mengatakan, sudah banyak desa yang didorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk menyelenggarakan program Desa Buruh Migran Produktif (Desmigratif). Beberapa pilar utama dalam program tersebut adalah layanan informasi, komunitas usaha buruh migran, community parenting, dan koperasi. Hanya saja program tersebut baru sebatas proyek uji coba.

Masalahnya, Bobby menilai, program yang ada belum maksimal karena perbedaan sudut pandang antara Kemnaker dan kepala desa. Dari sejumlah desa yang menerapkan program desmigratif, sebagian besar kepala desa memandang ini sebagai proyek semata. Padahal, keberadaan program desmigratif seharusnya untuk mendorong adanya layanan buruh migran di tingkat desa.

"Karena dengan program tersebut sebenarnya pemerintah pusat bisa memperkenalkan UU baru ke tingkat desa," jelas Bobby.



Sumber: Suara Pembaruan