Bawaslu Batanghari Usut Kasus Politik Uang

Bawaslu Batanghari Usut Kasus Politik Uang
Ilustrasi politik uang pada pilkada ( Foto: Istimewa )
Radesman Saragih / JAS Selasa, 16 April 2019 | 09:51 WIB

Jambi, Beritasatu.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi mengusut kasus politik uang (money politics) yang diduga dilakukan seorang calon legisltif (caleg) DPR RI di daerah itu. Barang bukti yang ditemukan terkait pilitik uang tersebut, yakni sebuah amplop berisi uang Rp 25.000 dan tiga amplop kosong.

“Kami sudah melakukan pembahasan kasus dugaan politik uang pemilihan umum (Pemilu) dengan tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu), Polres dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Batanghari. Syarat formal dan materi kasus politik uang tersebut dinyatakan lengkap untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan,” kata Ketua Bawaslu Kabupaten Batanghari, Indra Tritusian di Batanghari, Senin (15/4/2019).

Menurut Indra Tritusian, pihaknya menerima laporan tertulis dari warga masyarakat Batanghari mengenai dugaan kasus politik uang yang dilakukan seorang caleg DPR RI. Dugaan kasus politik uang tersebut terjadi ketika kampanye di Desa Rantaukapas Tuo, Kecamatan Muaratembesi, Batanghari, Minggu (14/4/2019).

“Pelapor menyertakan barang bukti sebuah amplop berisi uang Rp 25.000 dan tiga amplop kosong. Kami akan memanggil pihak pelapor dan terlapor dalam kasus politik uang ini. Proses penyidikan kasus politik uang ini kami lakukan selama 14 hari ke depan,”katanya.

Indra Tritusian mengatakan, pihaknya terus meningkatkan pengawasan praktik-praktik politik uang dan berbagai bentuk kecurangan pemilu hingga penghitungan suara. Ratusan petugas dan relawan pengawas pemilu masih terus bekerja di lapangan.

“Kami juga mengingatkan agar seluruh penyelenggara pemilu, termasuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tetap netral dan tidak terlibat kecurangan pemilu, terutama dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS,”katanya.

Sementara itu warga Kota Jambi masih banyak yang belum mendapatkan undangan memilih. Warga mengancam tidak akan datang ke TPS jika tidak mendapatkan undangan memilih hingga H-1 Pemilu 2019, Selasa (16/4/2019).

Ryan (56), warga Sunangiri, Kotabaru, Kota Jambi, Selasa (16/4) pagi mengatakan, keluarganya belum mendapatkan undangan memilih. Keterlambatan undangan memilih tersebut diduga akibat keterbatasan petugas rukun tetangga (RT).

“Saya dan isteri belum menerima surat undangan memilih. Jika sampai Selasa malam kami tidak mendapatkan undangan memilih, kami tidak akan datang mencoblos ke TPS, Rabu (17/4),” tegasnya.

Hal senada juga diakui, Dicky (25), warga Paal V, Kotabaru, Kota Jambi. Dirinya belum mendapatkan undangan memilih hingga Selasa (16/4/2019). Jika tidak mendapat undangan memilih hingga Selasa malam, Dicky mengatakan tidak akan datang ke TPS menggunakan hak pilihnya.



Sumber: Suara Pembaruan