LBH Jakarta Siap Gugat Anies

LBH Jakarta Siap Gugat Anies
Kampanye udara bersih. ( Foto: Antara )
Erwin C Sihombing / WBP Selasa, 16 April 2019 | 09:54 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Divisi Perkotaan dan Masyarakat Urban Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Nelson Simamora mengatakan pihaknya siap menggugat Gubernur DKI Anies Baswedan terkait buruknya kualitas udara Ibu Kota. Gugatan dilayangkan agar ada perintah dari pengadilan kepada gubernur untuk memperbaiki kondisi udara.

"Kita akan ajukan gugatan ke pengadilan supaya Gubernur DKI Jakarta (eksekutif) dihukum oleh hakim (yudikatif) untuk memperbaiki kondisi udara Jakarta," kata Nelson Simamora di Jakarta, Selasa (16/4/2019).

Nelson Simamora belum bisa memastikan warga yang melapor ke LBH untuk menggugat Anies (class action). Alasannya, pos pengaduan akan dibuka Minggu (14/4/2019), sehingga pihaknya belum melakukan pengecekan.

Nelson Simamora menegaskan gugatan bakal dilakukan walaupun nantinya tidak ada satu pun warga yang mengadu, "Kita belum cek berapa yang masuk, tetapi sudah ada yang mau lapor, makanya kita buka," kata Nelson Simamora.

LBH Jakarta bersama Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bakal membuka pos pengaduan hingga 14 Mei 2019 atau selama sebulan sejak dibuka. Langkah tersebut didorong dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menunjukkan udara di Jakarta sudah di luar batas aman dan rentan berdampak penyakit seperti ISPA, jantung, paru-paru dan kematian dini. "Memang kondisi pencemaran sudah bahaya. Kita tetap menggugat walaupun tidak ada warga yang mau mengadu agar gubernur memperhatikan lingkungan," tegas Nelson Simamora.

Ketua Fraksi Nasdem DKI Bestari Barus memaklumi adanya upaya hukum dari warga untuk mendorong gubernur selaku pemangku kebijakan memperbaiki kualitas udara. Bestari Barus meminta langkah tersebut tidak perlu dijadikan polemik dan gubernur harus siap menghadapi tanpa menyalahkan masyarakat terkait buruknya udara Jakarta.

Menurut Bestari Barus, Pemprov DKI tidak memberi contoh kepedulian terhadap lingkungan. Upaya untuk memperbaiki kualitas udara pun tidak signifikan. Indikasi sederhananya adalah tingginya volume kendaraan. "Udara kita terpapar karena banyaknya sepeda motor, mobil pribadi maupun bus. Apakah uji emisi sudah rutin diadakan oleh jajaran gubernur? Apakah keberadaan MRT sudah berhasil mengurangi volume kendaraan?," terang Bestari Barus.

Anggota Komisi D DPRD DKI itu mengakui buruknya kualitas udara di Jakarta tak lepas dari peran warganya sendiri yang turut memaparkan polutan. Namun pemerintah seharusnya responsif, tanpa menunggu upaya hukum dari warga untuk menuntut perbaikan. "Memang bukan PNS saja yang mengotori udara tetapi masyarakat juga paham, regulasi tidak ada pada swasta tetapi pada aparatur pemerintah," kata Bestari Barus.

Bestari Barus lantas mempertanyakan mengapa tidak ada langkah pembatasan kendaraan untuk mengurangi polusi. Langkah penerapan jalan berbayar tidak jelas tindaklanjutnya. Penerapan pembatasan pelat nomor ganjil-genap tidak seperti Asian Games lagi yang terbukti mampu mengurangi polusi. Seharusnya setelah MRT beroperasi ganjil-genap diperpanjang. "Jadi intinya upaya-upaya untuk memaksimalkan itu rendah. Maka wajar jika ada masyarakat yang melapor," kata Bestari Barus.

Sedangkan Gubernur Anies mengaku telah memiliki langkah-langkah untuk memperbaiki udara Jakarta. Gubernur bakal mengembangkan Jak Lingko agar mampu menjangkau tiap sudut wilayah Jakarta, mengembangkan kendaraan umum bertenaga listrik dan mengendalikan emisi dari kendaraan-kendaraan pribadi. "Jadi ini adalah kerja bersama melibatkan seluruh masyarakat, karena udara kotor ini adalah udara yang kita kotori bersama," ujar Anies Baswedan.



Sumber: Suara Pembaruan