Calon Rektor Bakal Gugat Hasil Pleno MWA Unpad

Calon Rektor Bakal Gugat Hasil Pleno MWA Unpad
Ilustrasi Perguruan Tinggi ( Foto: Istimewa )
Adi Marsiela / JEM Selasa, 16 April 2019 | 13:05 WIB

Bandung, Beritasatu.com - Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Padjadjaran (Unpad) gagal menetapkan pimpinan terbaru pada perguruan tinggi negeri berbadan hukum ini pada rapat pleno di Ruang Serba Guna Gedung I, Kampus Unpad, Sabtu, 13 April 2019 lalu.

Ketua MWA Unpad, Rudiantara memutuskan lima risalah, yang isinya, antara lain, menerima laporan pertanggungjawaban Rektor Unpad periode 2015-2019 dengan catatan PT M3 sebagai anak perusahaan Unpad harus menyelesaikan audit dalam waktu dua bulan mendatang, serta meminta Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menetapkan Pelaksana Tugas Rektor Unpad sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dengan masa kerja paling lama enam bulan.

Prof Atip Latipulhayat dari Fakultas Hukum, salah satu dari tiga calon rektor yang mengikuti proses pemilihan Rektor Unpad periode 2019-2024 menyatakan dirinya akan melayangkan gugatan terkait hasil rapat MWA Unpad tersebut. Dua calon rektor lainnya adalah Aldrin Herwany, PhD dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Prof Dr Obsatar Sinaga dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Atip menilai keputusan MWA itu cacat hukum. Dia menyoroti laporan pertanggungjawaban rektor periode sebelumnya yang baru diserahkan dalam hitungan jam sebelum rapat digelar. Merujuk pada Statuta Unpad, laporan pertanggungjawaban rektor paling lambat diserahkan enam bulan sebelum masa jabatannya berakhir.

Masa jabatan Rektor Unpad periode 2015-2019, Tri Hanggono Achmad berakhir pada 13 April 2019 lalu. Berkaitan dengan ini, para anggota MWA Unpad sepakat agar tidak ada kekosongan pimpinan di Unpad maka Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi diminta menetapkan Pelaksana Tugas Rektor Unpad.

“Bagaimana bisa? Menteri itu anggota MWA Unpad. Hak suara 35 persen itu berlaku hanya untuk pemilihan rektor. Tapi di dalam MWA Unpad tentu suaranya tetap satu. Ini bagaimana bisa?” ujar Atip di Bandung, Senin (15/4/2019).

Pascarapat MWA Unpad itu, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir mengeluarkan surat perintah tentang penunjukan pelaksana tugas Rektor Unpad nomor T/21/M/KP.03.00/2019. Surat itu menyatakan proses pemilihan Rektor Universitas Padjadjaran tidak berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan belum terpilihnya rektor definitif.

Menteri mendasarkan perintahnya pada kesepakatan anggota MWA dalam rapat pleno MWA Unpad tanggal 13 April 2019 yang meminta penetapan pelaksana tugas rektor. Selain itu dia menyatakan guna menjamin kelancaran penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di Unpad, dia memerintahkan Sekretaris Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Prof Dr Rina Indiastuti sebagai Pelaksana Tugas Rektor Unpad mulai 15 April 2019 hingga enam bulan ke depan.

Dalam surat perintah itu, Rina tidak berwenang mengambil keputusan, tindakan yang sifatnya strategis berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran, kecuali dapat izin, penugasan, atau perintah dari menteri.

“Pelaksana Tugas Rektor Universitas Padjadjaran bertindak sebagai exofficio anggota Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran. Pelaksana Tugas Rektor Universitas Padjadjaran dapat menandatangani ijazah. Pejabat yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas tidak diberikan tunjangan jabatan dalam kedudukannya sebagai Pelaksana Tugas,” begitu isi perintah Nasir.

Indra Perwira, salah satu dosen Fakultas Hukum mengaku kecewa dengan kinerja Ketua serta anggota MWA Unpad. Menurutnya, menteri tidak bisa begitu saja mengambil alih kepemimpinan di perguruan tinggi negeri berbahan hukum.

“Menteri baru bisa terlibat jika antara rektor dan senat terjadi perseteruan. Di kasus itu, MWA punya waktu menyelesaikan perseteruan dalam waktu tiga bulan. Jika tidak sanggup, baru diserahkan ke kementerian. Bukan dalam masalah pemilihan rektor. Ini barbar,” tegas Indra.

Lebih lanjut, Indra sepakat apabila keputusan MWA dan penunjukan pelaksana tugas rektor itu digugat secara hukum. “Bagaimana nasib para tiga calon rektor yang sebelumnya sudah ditetapkan oleh MWA?” ungkap Indra.

Sebelumnya, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mempermasalahkan status pegawai negeri sipil Obsatar Sinaga, salah satu kandidat rektor Unpad. Padahal pada Statuta Unpad, jabatan rektor itu bisa diisi oleh pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil. “Ini menyedihkan. Saya mencak-mencak soal supremasi hukum ke mana-mana tapi di kampus sendiri terjadi seperti ini,” ujar Indra.

Terkait perkembangan penunjukan pelaksana tugas rektor itu, Bilal Dewansyah yang menjadi perwakilan dosen di Unpad menyatakan bakal mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

“Secara teknis masih kami diskusikan karena mahasiswa juga ada yang mau gabung untuk menggugat. Yang kita gugat itu bukan siapa pelaksana tugasnya tapi apakah ini sesuai aturan hukum atau tidak. Kita perlu membuktikan tafsir mereka (MWA Unpad dan kementerian) atau kami yang lebih tepat,” papar Bilal.



Sumber: Suara Pembaruan