Hakim Pulang Kampung Nyoblos, Sidang Vonis Idrus Marham Ditunda

Hakim Pulang Kampung Nyoblos, Sidang Vonis Idrus Marham Ditunda
Terdakwa kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 Idrus Marham (kanan) menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (12/3/2019). Sidang mantan Menteri Sosial tersebut beragendakan pemeriksaan terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK. ( Foto: ANTARA FOTO / Reno Esnir )
Fana Suparman / WBP Selasa, 16 April 2019 | 13:21 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menunda sidang pembacaan putusan (vonis) perkara dugaan suap proyek PLTU Riau-1 dengan terdakwa mantan Sekjen Partai Golkar sekaligus mantan Menteri Sosial, Idrus Marham, Selasa (16/4/2019). Sidang ini ditunda lantaran hakim anggota harus pulang kampung untuk menggunakan hak suaranya pada Pemilu 2019, Rabu (17/4/2019) besok.

"Tadinya kami perkirakan sidang bisa digelar pada pukul 15.30 WIB. Namun hakim anggota saya sudah memesan tiket untuk ikut pemilu di daerahnya jam 16.00 WIB, jadi sidang kami tunda hingga 23 April pekan depan," kata Ketua Majelis Hakim Yanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (16/4/2019).

Dengan demikian, Majelis Hakim akan membacakan amar putusan terhadap Idrus Marham pada Selasa (23/4/2019) mendatang.
"Tadi saya musyawarah sama JPU (jaksa penuntut umum) dan penasihat hukum terdakwa, untuk putusan ditunda minggu depan," kata Yanto.

Idrus Marham mengaku kecewa atas ditundanya persidangan ini. Idrus mengaku sudah siap mendengar putusan Majelis Hakim terhadap dirinya. "Kalau saya tahu (sidang ditunda), saya nggak datang," kata Idrus Marham.

Meski demikian, Idrus Marham menghormati proses hukum yang berlaku. Apalagi, penundaan sidang dikarenakan hakim ingin menggunakan hak pilihnya. "Jadi kita ini dari awal menghormati seluruh proses yang ada ya, penundaan ini adalah menjadi kewenangan majelis, ada juga dan PH saya tadi maka ya saya ikut saja bagaimana proses-proses yang ada ini," kata Idrus Marham.

Idrus Marham mengimbau seluruh masyarakat yang memiliki hak suara untuk mencoblos atau tidak golput. Dikatakan Pemilu 2019 merupakan ajang menentukan arah bangsa lima tahun ke depan. "Jangan golput lah. Mari kita gunakan hak kita yang sesuai dengan kata hati dalam hati nurani dengan pertimbangan-pertimbangan rasionalitas," kata Idrus Marham.

Diketahui, Jaksa KPK mendakwa Idrus Marham bersama-sama mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar Eni Maulani Saragih Eni Maulani Saragih menerima suap dari Johannes Kotjo sebesar Rp 2,25 miliar. Suap tersebut diberikan agar Idrus dan Eni membantu Kotjo mendapat proyek Independent Power Producer (IPP) Mulut Tambang PLTU Riau 1. Proyek senilai US$ 900 juta itu rencananya digarap PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PJBI), Blackgold Natural Resources dan China Huadian Engineering Company yang dibawa Kotjo. Jaksa Penuntut KPK menuntut Idrus untuk dihukum lima tahun pidana penjara dan denda Rp 300 juta subsider empat bulan kurungan.



Sumber: Suara Pembaruan