Maraknya Kasus Perundungan, Sistem Peradilan Pidana Anak Perlu Direvisi

Maraknya Kasus Perundungan, Sistem Peradilan Pidana Anak Perlu Direvisi
Sejumlah siswa mengikuti kampanye "Stop Bullying" di Medan, Sumatera Utara, Senin 12 November 2018. Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenpppa) tersebut bertujuan untuk menolak segala tindakan yang menimbulkan perundungan (bullying) baik secara fisik maupun non fisik terhadap anak di bawah umur. ( Foto: Antara / Septianda Perdana )
Dina Manafe / IDS Selasa, 16 April 2019 | 12:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kasus perundungan yang melibatkan korban Ay (14) di Pontianak, Kalimantan Barat, sampai saat ini masih menyita perhatian publik. Kasus ini juga memunculkan wacana baru untuk mendorong direvisinya Undang-Undang 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Sejumlah kalangan menilai, SPPA terlalu lembek di mata anak-anak yang tabiatnya kian lama kian mengeras. Pendekatan keadilan restoratif yang diwujudkan melalui proses diversi menurut SPPA dinilai belum mujarab untuk memulihkan hak korban maupun perbaikan tabiat pelaku anak.

Salah satu dorongan agar UU SPPA direvisi datang dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI). Ketua Bidang Pemenuhan Hak Anak LPAI, Reza Indragiri Amriel mengatakan, doktrin rehabilitasi dalam UU SPPA justru membuat hukum tampak melempem di hadapan anak-anak yang kepribadian dan tindak-tanduknya makin agresif. Secara global, kata Reza, tercatat usia anak yang melakukan perbuatan pidana untuk pertama kalinya memang semakin belia.

“Jangan kaget. Dari segi intensitas, publik juga berulang kali terenyak mendapati kabar tentang kebejatan tak terperi yang dilakukan oleh anak-anak,” kata Reza kepada SP di Jakarta, Selasa (16/4) pagi.

Menurut Reza, pendekatan restoratif atau pemulihan dalam SPPA terkesan humanis, namun justru menurunkan derajat keseriusan masalah pidana yang dilakukan anak-anak. Karenanya, dia berpendapat istilah kenakalan remaja (juvenile delinquency) diganti dengan istilah kenakalan jahat (criminal delinquency).

Kejadian perkelahian dan pengeroyokan di kalangan anak-anak sejatinya tipikal. Sudah ada sejak tempo dulu. Dari sekian banyak kasus perkelahian dan pengeroyokan, tidak sedikit yang diselesaikan lewat diversi (proses di luar peradilan pidana). Namun kenyataannya, kata Reza, diversi belum teruji benar efektivitasnya untuk memulihkan hak korban, perbaikan tabiat dan perilaku pelaku, serta jaminan akan rasa aman publik.

“Diversi sejauh ini masih sebatas didudukkan sebagai kepentingan pelaku dan korban semata. Padahal, manakala pelaku dijatuhi sanksi non-pemenjaraan, respons masyarakat sungguh-sungguh butuh diperhatikan,” kata Reza.

Di sisi lain, lanjut dia, untuk menerapkan diversi dalam perkara anak berhadapan dengan hukum (ABH) maka dibutuhkan kerja sama solid antara semua institusi penegakan hukum dan institusi di luar itu. Masalahnya, kata dia, ketika itu diimplementasikan di lapangan belum ada kesiapan lintas sektor, lintas kementerian, dan lintas lembaga. Masih perlu penguatan.

Untuk itu, menurut Reza, sudah saatnya SPPA direvisi. Revisi tersebut lebih ditekankan pada tiga aspek, yaitu menurunkan batasan usia anak, menentukan jenis perbuatan pidana anak yang dapat dikenakan sanksi yang diperberat atau bahkan dikecualikan dari UU SPPA, dan menetapkan batas hukuman minimal. Revisi UU tentu kerja berat dan akan butuh waktu lama, namun menurut Reza, tetap harus dilakukan karena kasus pidana yang melibatkan anak-anak makin genting.



Sumber: Suara Pembaruan