Maraknya Perundungan, KPAI Tetap Dorong Diversi

Maraknya Perundungan, KPAI Tetap Dorong Diversi
Kampanye anti-perundungan. ( Foto: Antara )
Dina Manafe / IDS Selasa, 16 April 2019 | 12:05 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kasus perundungan yang melibatkan korban Ay (14) di Pontianak, Kalimantan Barat, sampai saat ini masih menyita perhatian publik. Kasus ini juga memunculkan wacana baru untuk mendorong direvisinya Undang-Undang 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Menurut Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Putu Elvina, penolakan diversi (proses di luar peradilan pidana) adalah hak korban dan keluarga. Sampai saat memang proses hukum kasus Ay di Pontianak, Kalimantan Barat, masih tetap berjalan dan belum ada kesepakatan dari korban dan keluarga untuk diversi.

Namun, KPAI tetap mendorong upaya diversi. Artinya, proses hukum tetap berjalan, tetapi diupayakan agar pelaku anak ini tidak sampai ditahan atau dipenjara. Kalau pun penjara itu adalah solusi terakhir, KPAI terus mengawal agar hak korban dan pelaku sama sama terpenuhi.

“Jadi proses hukum tetap berjalan, tetapi sesuai UU SPPA ada hak-hak dari pelaku anak di mana mereka bisa dilakukan diversi karena ancaman pidananya di bawah 7 tahun pendjara,” kata Putu di Jakarta, Senin (15/4).

Diversi, menurut pasal 1 angka 7 UU SPPA, hukumnya wajib diberlakukan pada tiga tahapan. Pertama, tahapan penyidikan, di mana polisi wajib melakukan diversi. Jika pada tahap ini polisi gagal, maka upaya diversi harus dilanjutkan berikutnya, yakni tahap kedua, tingkat penuntutan. Jaksa wajib lakukan diversi, dan jika ini pun tetap gagal, maka harus dilanjutkan ke proses lanjutan, yakni proses ketiga, peradilan. Hakim wajib melakukan diversi. Kalau pun hakim gagal, maka dibukalah sidang peradilan sampai vonis.

Munculnya UU SPPA ini dilatarbelakangi banyaknya kegamangan dalam penyelesaian kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH). Sebelum adanya UU ini, dalam banyak kasus ABH, proses penegakan hukumnya tidak memberikan porsi yang benar terhadap hak-hak anak baik sebagai korban maupun pelaku.

Kasus AAL (15), seorang pelajar Sekolah Menengah Kejuruan di Palu, Sulawesi Tengah yang divonis penjara karena mencuri sandal, dan tiga anak di Purbalingga, Jawa Tengah yang dipenjara karena mencuri bebek hanyalah contoh kecil kasus-kasus yang diharapkan tidak terulang kembali.

Menurut Putu, tidak tepat jika makin mengerasnya tipikal anak-anak di zaman sekarang diselesaikan dengan memenjarakan mereka. Wacana untuk mengubah UU SPPA di antaranya adalah, menurunkan usia pertanggungjawaban hukum di bawah 12 tahun bukanlah jalan keluar.

Kalau pun usia pertanggungjawaban hukum makin diturunkan atau dinaikkan, itu akan percuma jika tidak ada upaya pencegahan atau edukasi untuk mengurangi kerentanan anak melakukan kejahatan. Ini merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk meningkatkan edukasi dan upaya-upaya pencegahan agar mengurangi ABH.

“Yang harus kita prioritaskan sekarang adalah bagaimana meminimalkan anak-anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara meningkatkan pencegahan dan edukasi. Selama pencegahan tidak dilakukan, maka masalah yang sama akan tetap terjadi,” kata Putu.

Dalam kasus Ay, dorongan untuk memenjarakan pelaku agar memberikan efek jera memang menguat. Padahal dalam kasus ABH, baik sebagai korban, saksi, maupun pelaku, penyelesaiannya tidak seperti orang dewasa.

UU SPPA memberikan perlindungan khusus kepada ABH, yaitu penyelesaian perkaranya mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Artinya, penyelesaian perkara pidana yang menekankan pada pemulihan ke keadaan semula, bukan pembalasan.

Antara korban dan pelaku diupayakan untuk berdamai dan saling memaafkan. Untuk memastikan keadilan restoratif ini diterapkan, maka aparat penegak hukum wajib melakukan diversi dalam setiap tahap penyelesaian kasus.



Sumber: Suara Pembaruan