Bawaslu Temukan Politik Uang oleh Caleg di Pangandaran dan Ciamis

Bawaslu Temukan Politik Uang oleh Caleg di Pangandaran dan Ciamis
Ilustrasi ( Foto: Istimewa )
Adi Marsiela / JAS Rabu, 17 April 2019 | 08:00 WIB

Bandung, Beritasatu.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat (Bawaslu Jabar), Abdullah Dahlan menyatakan pihaknya menemukan adanya dugaan politik uang pada hari tenang jelang pemilihan umum. Temuan itu ada di Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten Ciamis.

“Ini melibatkan caleg (calon legislatif) langsung pada hari pertama hari tenang,” tegas Abdullah di Bandung, Selasa (16/4/2019).

Temuan itu bermula dari patroli pengawasan antipolitik uang yang dilakukan tim Bawaslu. Berdasarkan laporan yang diterima Bawaslu Jabar, dugaan politik uang di Kabupaten Pangandaran terkait tiga tim kampanye calon legislatif Kabupaten Pangandaran dan Provinsi Jawa Barat. Ketiganya berasal dari tiga partai politik berbeda.

Abdullah memaparkan, para calon anggota legislatif itu memasukkan uang dengan nominal paling kecil Rp 20.000 ke dalam amplop. Amplop itu kemudian akan dibagikan kepada calon pemilih yang nama-namanya sudah dipegang oleh pihak pembagi amplop.

“Apakah sudah ada yang diterima pemilih? Ini juga yang masih kami dalami,” terang Abdullah sembari menambahkan barang bukti lainnya juga masih dilengkapi agar pelimpahan kasus ini ke penegak hukum bisa lengkap secara materil dan formil.

Temuan serupa juga ada di Kabupaten Ciamis. Abdullah memaparkan, dugaan politik uang di Ciamis ini terjadi pada Minggu, 14 April 2019 malam. Tim pengawas pemilu menemukan orang yang membagikan uang serta kartu nama calon legislatif.

Soal berapa besar uang yang sudah dibagikan itu, Abdullah mengungkapkan, pihaknya masih terus melakukan pengumpulan data dan informasi. Namun, temuan tersebut sudah dilanjutkan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang di dalamnya ada unsur kepolisian serta kejaksaan.

Penindakan terkait dugaan money politics ini, ungkap Abdullah, sesuai dengan Undang-Undang no 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada pasal 278 disebutkan pada masa tenang, pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye pemilu presiden dan wakil presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya, memilih pasangan calon, memilih partai politik peserta pemilu tertentu, memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten atau kota, memilih calon anggota Dewan Pimpinan Daerah tertentu.

Praktek money politics termasuk dalam pelanggaran pidana seperti diatur dalam pasal 523 ayat 2 Undang-Undang Pemilihan Umum. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak Rp 48 juta.

Bawaslu Jabar mencatat ada 636 laporan dan pengaduan terkait dugaan pelanggaran pemilu. “Sebanyak 520 kasus dari temuan kami dan sisanya laporan dari masyarakat,” terang Abdullah.

Dari seluruh kasus itu, paling tinggi adalah dugaan pelanggaran administratif yang mencapai 412 kasus. “Dugaan pelanggaran pidana ada sekitar 80 kasus yang sudah kita proses seperti kampanye di luar jadwal, dugaan politik uang, ada juga penghilangan atau perusakan alat peraga kampanye, serta pelibatan kepala desa dalam kampanye,” kata Abdullah.



Sumber: Suara Pembaruan