KPU Tidak Hitung Surat Suara Via Pos di Malaysia

KPU Tidak Hitung Surat Suara Via Pos di Malaysia
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arif Budiman (tiga kiri), didampingi lima Komisioner KPU (kiri ke kanan), Hasyim Asy’ari, Pramono Ubaid, Ilham Saputra, Wahyu Setiawan, dan Evi Novida Ginting Manik. ( Foto: Beritasatu Photo / SP/Joanito De Saojoao. )
Yustinus Paat / JAS Rabu, 17 April 2019 | 09:41 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan mengatakan pihaknya tidak akan menghitung surat suara via pos di pemungutan suara di Malaysia. Hal ini dilakukan KPU sebagai tindak lanjut atas rekomendasi Bawaslu atas kasus surat suara tercoblos di Selangor, Malaysia.

Wahyu meminta PPLN Kuala Lumpur menghitung hasil pemungutan suara metode kotak suara keliling (KSK) dan tempat pemungutan suara luar negeri atau TPSLN.

"KPU memerintahkan PPLN Kuala Lumpur hanya menghitung hasil pemungutan suara metode KSK dan TPSLN dalam kegiatan penghitungan suara sebagaimana telah dijadwalkan," ujar Wahyu Setiawan saat konferensi pers di Hotel Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta, Rabu (17/4/2019) dini hari.

KPU, kata Wahyu, juga akan mengidentifikasi jumlah pemilih dengan metode pos di Malaysia. Identifikasi ini dalam rangka memperhitungkan jumlah dan waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan surat suara.

"Kami harus memperhitungkan jumlah dan waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan surat suara jika dilakukan pemungutan suara ulang," tandas dia.

Lebih lanjut, KPU akan mengonfirmasi barang bukti yang dimiliki oleh Panwaslu Kuala Lumpur terkait penemuan surat suara sah yang diduga dicoblos oleh orang yang bukan pemilik sah suara tersebut.

Sebelumnya, Bawaslu merekomendasikan pemungutan suara ulang (PSU) untuk metode pemungutan suara via pos. Pasalnya, adanya penemuan surat suara tercoblos di Selangor Malaysia. Bawaslu juga meminta Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Malaysia tidak menghitung surat suara untuk pemilih yang mencoblos dengan metode pos.

"Karena besok itu mulai penghitungan di masing-masing PPLN di luar negeri, maka dengan rekomendasi pemungutan ulang ini, surat suara yang pos yang sudah masuk PPLN kami rekomendasikan untuk tidak dilakukan penghitungan. Jadi surat suara yang pos yang sudah terkirim ke PPLN tidak dilakukan penghitungan," kata Ketua Bawaslu RI Abhan di kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa, (16/4).

Abhan juga menjelaskan kalau seluruh rekomendasinya ini mengacu kepada hasil investigasi lapangan Bawaslu pada beberapa waktu lalu di Malaysia. Menurut Abhan, pihaknya melakukan investigasi surat suara tercoblos selama 4 hari belakangan.

"Investigasi yang kami lakukan, pertama melakukan klarifikasi terhadap 7 anggota PPLN, kemudian 3 anggota pengawas luar negeri dan 2 orang saksi. Dan juga kami melakukan klarifikasi kepada dubes. Jadi sudah ada yang kami klarifikasi 13 orang," terang dia.

Selain itu, Abhan mengatakan hasil investigasi menunjukkan kalau kejadian surat suara tercoblos di Malaysia disebabkan kesalahan prosedural kinerja PPLN Selangor Malaysia. Sehingga, pihaknya juga merekomendasikan 2 orang yang diduga bersalah untuk dipecat sebagai petugas PPLN.

"Dari fakta hasil invetigasi, kami merekomendasikan juga untuk adanya penggantian 2 anggota PPLN. (Yakni) atas nama Krisna Hanan dan Djajuk Nashir," pungkas dia.



Sumber: BeritaSatu.com