Usai Pemilu, Serangan Siber Masih Mengancam

Usai Pemilu, Serangan Siber Masih Mengancam
Laporan Avast Global Risk Report 2019 menemukan potensi ancaman serangan siber di perangkat komputer personal dan bisnis. ( Foto: Beritasatu Photo / Dok. Avast )
Fuska Sani Evani / FER Jumat, 19 April 2019 | 15:18 WIB

Yogyakarta, Beritasatu.com - Direktur Center for Digital Society (CfDS) Fisipol UGM, Dr Dedy Permadi menyebutkan, ancaman siber terjadi sebelum, saat, serta setelah Pemilu 2019.

"Ada tiga jenis yaitu operasi siber, operasi informasi, dan operasi campuran antara siber dan informasi," tutur Dedy Permadi, saat konferensi pers "Ancaman Keamanan Siber Masa Pemilu 2019" di Fisipol UGM, Yogyakarta, Kamis (18/4/2019).

Baca Juga: Serangan Siber Dinilai Ancam Kepentingan Nasional

Dedy menyebutkan operasi siber merupakan jenis ancaman yang berupa perusakan atau gangguan terhadap sistem teknologi informasi (TI) dalam penyelenggaraan pemilu. Misalnya, denial of service (DoS), distributed denial of services (DdoS), pengendalian sistem secara ilegal, serta intercept dan pencurian data pribadi.

Operasi siber saat pemilu pernah terjadi di Indonesia dimana terjadi peretasan situs KPU pada tahun 2004 oleh seorang konsultan teknologi asal Indonesia. Serangan siber juga sempat terjadi di Taiwan saat masa pemilu Presiden, oleh peretas Tiongkok.

Sedangkan operasi informasi merupakan upaya yang dilakukan untuk menganggu aktivitas dan proses dalam pemilu dengan menyebarluaskan informasi tidak sehat seperti hoax. Operasi ini dapat berupa misinfromasi, disinfromasi, serta malinformasi yang diwujudkan dalam bentuk ujaran kebencian, perundungan siber, kekerasan daring, pembocoran data pribadi, dan delegitimasi hasil. Selain itu juga pemelintiran kebencian oleh aktor dalam pemilu.

"Pemelintiran kebencian ini seperti aktor dalam pemilu membuat kemarahan yang dibuat-buat untuk memengaruhi persepsi publik. Hal ini bisa merusak informasi karena pokok persoalan kemarahan adalah sesuatu yang dikonstruksi," papar Dedy Permadi.

Baca Juga: Rudiantara Tegaskan Pentingnya Keamanan Siber

Operasi informasi ini pernah melanda Amerika Serikat (AS) dimana kemenangan Presiden Trump yang didukung oleh disinfromasi dan malinfromasi. Selain itu, juga terjadi di Brasil dimana kemenangan Presiden Jair Bolsonaro yang didukung oleh penyebaran hoax melalui aplikasi WhatsApp berskala masif.

Lebih lanjut, Dedy menjelaskan, hoax menjadi salah satu bentuk ancaman keamanan siber yang mengancam kualitas demokrasi, khususnya pemilu. Data Kominfo mencatat, selama Agustus 2018 hingga Maret 2019 terdapat 1.224 hoax yang teridentifikasi berkaitan dengan isu politik.

"Operasi informasi ini memanfaatkan bias kognitif manusia yang memiliki keterbatasan dalam memproses informasi. Manusia hanya memilih sumber infromasi yang mudah dikonsumsi," jelas Dedy Permadi.

Saat ini, kata Dedy, masyarakat juga hidup dalam era post truth dimana informasi kebohongan dapat dianggap sebagai kebenaran karena infromasi tersebut dekat dengan keyakinan dan terus menerus diterima orang tertentu. Selain itu, juga terjadi fenomena eco chamber dimana pengguna media sosial (medsos) terisolasi pada satu ruang berpikir.

"Algoritma medsos dapat menggiring pengguna berlama-lama mengakses konten-konten yang dekat dengan kesukaannya sehingga berimbas pada isolasi terhadap perspektif lain," tandas Dedy.



Sumber: Suara Pembaruan