4,2 Juta Siswa SMP Jalani UN Hari Pertama

4,2 Juta Siswa SMP Jalani UN Hari Pertama
Mendikbud Muhadjir Effendy melakukan inspeksi mendadak pelaksanaan UNBK ke SMPN 11, Jakarta Selatan, Senin (22/4) ( Foto: istimewa / istimewa )
Maria Fatima Bona / IDS Senin, 22 April 2019 | 11:50 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Sebanyak 4.279.523 siswa SMP/Mts mengikuti ujian nasional (UN) 2019 hari pertama, Senin (22/4). Perinciannya, 3.580.925 siswa menjalankan ujian nasional berbasis komputer (UNBK), dan 698.598 siswa mengikuti ujian nasional kertas pensil (UNKP). UN akan dilakukan selama tiga hari hingga Rabu (24/4) mendatang.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, bersama rombongan sempat melakukan inspeksi mendadak (sidak) pelaksanaan UNBK ke SMPN 11 dan SMPN 19 Jakarta Selatan (Jaksel) pagi ini.

Dari sidak itu, Muhadjir mengatakan, pelaksanaan UNBK 2019 sejauh ini berjalan lancar dan pelaksanaannya sesuai prosedur operasional standar (POS) penyelenggara UN. Misalnya, bagaimana siswa berada di kelas sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan penyelenggaraan UN ini diawasi oleh pengawas dari sekolah lain.

“Dari sampel sekolah yang saya kunjungi pagi ini, untuk dua sekolah ini pelaksanaan UNBK berjalan baik, bahkan sangat baik karena mereka hanya menjalankan satu sesi UN tanpa ada sesi kedua. Ini menunjukkan kedua sekolah ini fasilitasnya terpenuhi. Kita harap sekolah lain juga akan seperti ini,” kata Muhadjir usai melakukan sidak.

Ia menambahkan, peningkatan sarana prasarana yakni komputer dan jaringan internet akan diupayakan untuk ditingkatkan. Bahkan, ia menargetkan pada 2020, 100% UN akan diselenggarakan dengan metode UNBK. Hal ini pun telah dikoordinasikan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Sementara itu, Kepala Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Bambang Suryadi menambahkan, untuk mengantisipasi kemungkinan hambatan listrik mati atau gangguan komputer, selama UNBK berlangsung, Kemdikbud telah berkoordinasi dengan PLN untuk memastikan asupan tidak ada gangguan pada listrik. Selain itu, sebagian pihak sekolah juga menyediakan genset.

Sedangkan untuk mengatasi terjadinya kecurangan dalam UN, Bambang menuturkan, Kemdikbud dan Dinas Pendidikan menegaskan agar para kepala sekolah, pengawas ruang, dan peserta untuk mematuhi tata tertib UN. “Integritas dalam pelaksanaan UN tidak bisa ditawar alias mutlak diterapkan,” tegasnya.

Menurut Bambang, tata tertib ditempel di pintu masuk ruang ujian dan pengawas mengecek setiap siswa yang masuk ke ruang ujian untuk memastikan tidak ada ada siswa yang membawa alat elektronik seperti kalkulator atau ponsel. Setiap pelaku pelanggaran atau kecurangan POS UN akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.



Sumber: Suara Pembaruan