IGI: Guru Harus Arahkan Siswa untuk Tidak Curang di UN

IGI: Guru Harus Arahkan Siswa untuk Tidak Curang di UN
Mendikbud Muhadjir Effendy melakukan inspeksi mendadak pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) di SMPN 11 Jakarta Selatan, Senin (22/4). ( Foto: istimewa / istimewa )
Maria Fatima Bona / IDS Senin, 22 April 2019 | 11:58 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Umum Pengurus Pusat, Ikatan Guru Indonesia (IGI), Muhammad Ramli Rahim mengatakan, ujian nasional berbasis komputer (UNBK) saat ini tak lagi menentukan kelulusan dan juga tidak menentukan sekolah sasaran untuk melanjutkan pendidikan. Oleh karena itu, IGI meminta para guru harus mengarahkan siswa agar tak berpikir atau berniat sedikit pun untuk curang.

“Kecurangan bukan hanya akan berdampak jelek pada diri pribadi tapi juga buat daerahnya dan generasi selanjutnya. Jika betul pemerintah menjadikan UNBK sebagai data dasar untuk melakukan intervensi bantuan atau program, maka ketidakjujuran akan berdampak pada salah sasarannya intervensi atau bantuan tersebut. Maka dari itu, siswa diharapkan untuk jujur menampilkan sosok dirinya yang sesungguhnya dalam UNBK,” ujarnya kepada SP, Senin (22/4).

Untuk itu, IGI mengimbau kepada para guru untuk tidak membantu siswa dan membiarkan siswa menyelesaikan soal UNBK sendiri. Apapun hasilnya, semua harus murni berasal dari jerih payah siswa sebagai gambaran kemampuannya, daripada merusak integritas mereka dengan cara membantunya.

“Tiga tahun kawan-kawan guru mencerdaskan mereka, membuat mereka pintar tapi semua itu tak berguna sama sekali jika integritasnya dihancurkan di ujung waktu. Ibarat orang beriman dan bertakwa tetapi di akhir hidupnya berada dalam kemaksiatan. Membantu siswa saat ujian bukan hanya mengelabui pengambil kebijakan tetapi juga menghancurkan integritas anak didik. Tak ada gunanya kecerdasan tinggi dan kepintaran luar biasa jika integritasnya hancur,” ujarnya.

Ramli menyebutkan, disiplin pengawas ujian menjadi keniscayaan karena integritas pengawas ada pada kemampuannya dalam bertindak tegas dan tidak membiarkan sesuatu yang terjadi bisa menghancurkan reputasinya. Sedangkan bagi pemerintah, demi menjaga integritas, pemerintah harus tegas dan mau memberi sanksi berat bagi pelanggar UNBK.

Ia menyarankan pemerintah untuk menunda kelulusan siswa yang melanggar UNBK setahun ke depan. Sementara untuk pengawas yang melanggar, ia menyarankan agar pemerintah menunda kenaikan pangkatnya hingga lima tahun ke depan.



Sumber: Suara Pembaruan