Pimpinan Ormas Islam Sepakat Penyelesaian Sengketa Pemilu Melalui Hukum

Pimpinan Ormas Islam Sepakat Penyelesaian Sengketa Pemilu Melalui Hukum
Jusuf Kalla. ( Foto: Antara )
Robertus Wardi / FER Senin, 22 April 2019 | 22:59 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pimpinan Organisasi Massa (Ormas) Islam dan para tokoh agama Islam berkumpul di rumah dinas Wakil Presiden (Wapres), Jusuf Kalla (JK), di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/4) malam.

Para tokoh yang hadir seperti Ketua Umum (Ketum) Muhammadiyah Haedar Nashir, Ketum PBNU KH Said Aqil Siradj, KH Salahuddin Wahid, Hamdan Zoelfa, Mahfud MD, Imam Besar Masjid Istiqlal KH Nazaruddin Umar, dan KH Anwar Abbas.
Kemudian tampak pula, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin, Waketum MUI Zainut Tauhid, Sekjen PBNU Helmy Faishal, Sekjen PP Muhammadiyah Abdul Muti, Ustadz Nashirul Haq, KH Yusnar Yusuf, Yeye Zainuddin, Men-PAN RB Syafruddin, Jimly Asshidqie, dan Komaruddin Hidayat.

Usai pertemuan, mereka melakukan konferensi pers bersama yang dipimpin Wapres JK.

JK menyebut mereka sepakat bahwa masalah sengketa Pemilu yang terjadi saat ini harus diselesaikan lewat mekanisme hukum yang ada. Tidak ada yang mengambil jalan sendiri-sendiri, di luar mekanisme hukum.

"Kami ‎membicarakan bagaimana penyelesai­an pemilu ini harus diselesaikan dengan jujur. Dan juga agar masyarakat tenang maka kembali semua masalah ke hukum. Jadi apapun masalah­nya tentu dapat dis­elesaikan oleh Bawas­lu ataupun Mahkamah Konstitusi. Jangan ada yang berbuat sendiri-diri," kata JK .

Para tokoh dan pimpinan Ormas berharap masyarakat bisa tenang menunggu pengumuman resmi dari KPU tanggal 22 Mei mendatang. Masyarakat hendaknya tidak membuat tindakan-tindakan yang merusak dan menganggu stabilitas nasional.

Untuk mencegah tindakan main hakim sendiri, JK meminta penyelenggara pemilu untuk bekerja transparan dan profesional. Masyarakat juga bisa mengawasi kerja penyelenggara pemilu sehingga hasil pemilu benar-benar kredibel dan dapat dipercaya.

"KPU harus menjalankannya seb­aik-baiknya, sejujur-­jujurnya dan transparansi. Karena apabila KPI menjalankan itu maka masyarakat akan tenang," tegas JK.



Sumber: Suara Pembaruan