Penerimaan Siswa Baru Kini Libatkan Dinas Dukcapil

Penerimaan Siswa Baru Kini Libatkan Dinas Dukcapil
Ilustrasi penerimaan peserta didik baru. ( Foto: Antara )
Maria Fatima Bona / IDS Selasa, 23 April 2019 | 13:14 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran baru 2019/2020 akan segera dilakukan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy mengatakan, PPDB 2019 ini secara keseluruhan akan menggunakan skema zonasi. Bahkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), yakni Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), untuk memetakan populasi siswa.

Kerja sama lintas kementerian ini bertujuan agar siswa memiliki single identity (data tunggal) sehingga ada kesatuan data untuk mengintegrasikan data pokok pendidikan (Dapodik) dengan data Dukcapil.

Penggiat pendidikan, Eka Simanjuntak menilai positif kebijakan yang tertuang dalam Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri tentang PPDB 2019.

“Ini bagus sekali karena yang mengelola data penduduk adalah Dinas Dukcapil. Dengan demikian SEB ini mendukung penggunaan satu sumber data,” ujar Direktur PT Wacana Tata Akademika ini kepada SP, Selasa (23/4/2019).

Lanjut dia, SEB ini juga memastikan sekolah tidak melakukan tes membaca, menulis, dan berhitung (calistung) dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 Sekolah Dasar.

“Ini akan memastikan bahwa di PAUD tidak ada lagi pelajaran membaca, menulis dan berhitung. Selama ini agak susah meyakinkan pengelola PAUD untuk tidak memaksa siswanya agar mampu membaca, menulis dan berhitung karena kemampuan ini menjadi salah satu syarat untuk masuk SD,” ungkapnya.

Menurut dia, kebijakan tersebut menekan maraknya keberadaan bimbel bagi anak Taman Kanak-Kanak (TKK). Meski begitu, Eka juga mendorong pemerintah untuk tetap bekerja keras memastikan kesenjangan kualitas di antara sekolah-sekolah pemerintah semakin kecil. “Walau sekarang tidak ada lagi sekolah favorit, tapi tetap saja banyak orangtua yang tidak rela kalau anaknya harus masuk sekolah yang kualitasnya tidak baik,” ujarnya.

Pendapat berbeda disampaikan oleh Koordinator Nasional Jaringan Pemerhati Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji. Ia menyebutkan, tidak ada perubahan dalam mekanisme zonasi ini seperti tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, kemungkinan besar masalah tahun lalu akan terulang kembali.

“Dugaan saya masih tetap ada pelanggaran karena online system yang digunakan masih sebatas registration tool, belum menjadi mekanisme yang transparan dan akuntabel,” ungkap Ubaid kepada SP.

Oleh karena itu, Ubaid meminta agar pihak-pihak yang terlibat dalam kecurangan harus diberi sanksi tegas sesuai dengan peraturan. ”Kalau hanya sanksi administratif bisa diperingatkan sampai jabatan dicopot. Atau jika ada unsur pidana, ya harus bisa ditahan,” ujarnya.



Sumber: Suara Pembaruan