Sekjen KONI Disebut Beri Rp 2 Miliar untuk Aspri Menpora

Sekjen KONI Disebut Beri Rp 2 Miliar untuk Aspri Menpora
Sekretaris Jenderal Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Ending Fuad Hamidy (tengah) berbincang dengan kuasa hukumnya seusai menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2019). Ending didakwa menyuap Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Mulyana agar membantu mempercepat proses persetujuan dan pencairan dana hibah Kemenpora yang akan diberikan kepada KONI. ( Foto: ANTARA FOTO / Sigid Kurniawan )
Fana Suparman / CAH Jumat, 26 April 2019 | 06:42 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Sekjen Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Ending Fuad Hamidy disebut memberikan uang Rp 3 miliar kepada Miftahul Asisten Pribadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Aspri Menpora) Imam Nahrawi. Hal tersebut diungkapkan Wakil Bendahara KONI Lina Nurhasanah bersaksi dalam sidang perkara dugaan suap pengurusan dana hibah dari pemerintah kepada KONI melalui Kempora dengan terdakwa Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy dan Bendahara KONI Johny E Awuy di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (25/4/2019).

Dalam kesaksiannya, Lina mengaku melihat sendiri pemberian uang tersebut. Meski tak melihat persis uangnya, Lina mengaku diberitahu Ending jumlah uang yang diserahkan kepada Ulum.

"Jumlahnya saya tidak lihat, tapi kata Pak Hamidy jumlahnya Rp 2 miliar," kata Lina.

Lina menuturkan, saat itu, dirinya bersama Ending sedang berada di Lantai 12 Kantor KONI. Ending kemudian memerintahkan stafnya untuk membawa uang dari bagian keuangan di Lantai I. Selanjutnya, uang dalam tas senilai Rp 2 miliar tersebut diserahkan kepada Ulum.

Namun, keterangan Lina tersebut langsung dibantah oleh Ulum yang juga hadir sebagai saksi dalam persidangan.

"Saya tidak pernah merasa menerima. Saya tidak pernah bertemu Bu Lina di KONI," kata Ulum.

Dalam persidangan Ending dan Fuad sebelumnya terungkap peran penting Miftahul Ulum untuk memuluskan suap persetujuan dan pencairan dana hibah untuk KONI. Miftahul salah satunya disebut sebagai pihak yang turut mengatur besaran fee yang harus disiapkan petinggi KONI untuk diberikan kepada pejabat Kempora dalam memperlancar proses pengucuran dana hibah.

Pelaksanaan Tugas Pengawasan dan Pendampingan Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional pada Asian Games 2018 dan Asian Paragames 2018 kepada KONI. Dalam koordinasi yang dilakukan kedua terdakwa dengan Miftahul Ulum, disepakati besar komitmen fee untuk pihak Kemenpora kurang lebih sebesar 15 sampai 19 persen dari total nilai bantuan dana hibah yang diterima oleh KONI Pusat yakni sebesar Rp 30 miliar.

Tak hanya dalam pencairan dana hibah terkait Asian Games dan Asian Paragames, surat dakwaan itu juga menyebutkan peran Miftahul Ulum dalam proses persetujuan dan pencairan dana hibah yang diajukan KONI dalam rangka Pengawasan dan Pendampingan Seleksi Calon Atlet dan Pelatih Atlet Berprestasi tahun 2018. Miftahul Ulum berperan mengarahkan Ending Fuad untuk memerintahkan Sekretaris Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Pusat, Suradi, mencatat nama-nama pejabat Kempora yang akan mendapat dana komitmen fee dari dana hibah yang disetujui Kempora sebesar Rp 17,9 miliar.

Diketahui, Jaksa KPK mendakwa Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy dan Bendahara Umum KONI Jhonny E Awuy telah menyuap Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Mulyana, PPK Kempora Adhi Purnomo dan staf Kempora Eko Triyanto dengan mobil merk Fortuner dan uang ratusan juta.

Suap ini diberikan dua petinggi KONI tersebut untuk mempercepat proses persetujuan dan pencairan dana hiba‎h dari pemerintah melalui Kempora kepada KONI.
Jaksa menyatakan, Ending dan Jhonny memberikan satu unit Toyota Fortuner hitam dan uang Rp 300 juta kepada Mulyana. Selain itu, keduanya juga memberikan kartu ATM debit BNI dengan saldo Rp 100 juta dan ponsel merek Samsung Galaxy Note 9 kepada Mulyana.

Jaksa menyatakan, pemberian hadiah berupa uang dan barang itu diduga bertujuan agar Mulyana, Adhi Purnomo dan Eko Triyanto membantu mempercepat proses persetujuan dan pencairan dana hibah dari pemerintah kepada KONI melalui Kempora.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya ini, Ending dan Jhonny didakwa melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP. 



Sumber: Suara Pembaruan