Kasus Suap PLTU Riau-1, KPK Periksa Senior Manager PT PLN

Kasus Suap PLTU Riau-1, KPK Periksa Senior Manager PT PLN
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (kanan), bersama juru bicara KPK Febri Diansyah memberikan keterangan pers terkait penetapan Dirut PLN Sofyan Basir sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1, di gedung KPK, Jakarta, Selasa 23 April 2019. ( Foto: SP/Joanito De Saojoao )
Fana Suparman / FMB Jumat, 26 April 2019 | 11:18 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus bergerak mengusut kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 yang menjerat Dirut PT PLN nonaktif, Sofyan Basir. Dalam mengusut kasus ini, tim penyidik menjadwalkan memeriksa Senior Manager Pengadaan IPP PT PLN, Mimin Insani, Jumat (26/4/2019).

"Mimin Insani akan diperiksa selaku saksi untuk tersangka SFB (Sofyan Basir)," kata Jubir KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi.

Selain Mimin, tim penyidik juga bakal memeriksa tiga petinggi PT PLN lainnya. Ketiganya, yakni, Direktur Bisnis Regional Sumatera PT PLN, Wiluyo Kusdwiharto; Direktur Bisnis Regional Maluku dan Papua PT PLN; Ahmad Rofik; dan ‎Direktur Pengembangan dan Niaga PT Pembangkit Jawa Bali (PJB), Hengky Heru Basudewo. Seperti halnya Mimin, ketiga pejabat tersebut juga bakal diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Sofyan Basir.

"Ketiganya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SFB," kata Febri.

Dalam kasus ini, Sofyan diduga membantu atau bersama-sama mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar Eni Maulani Saragih dan mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham menerima suap dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes B. Kotjo terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. KPK menduga Sofyan dijanjikan mendapat fee yang sama besar dengan Eni dan Idrus Marham.

Keterlibatan Sofyan dalam kasus ini bermula pada Oktober 2015. Saat itu Direktur PT Samantaka Batubara mengirimkan surat pada PT PLN (Persero) yang pada pokoknya memohon pada PLN agar memasukan proyek dimaksud ke dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN. Namun, tak ada tanggapan hingga akhirnya Johannes Kotjo mencari bantuan agar diberikan jalan untuk berkoordinasi dengan PLN untuk mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-1. Diduga telah terjadi sejumlah pertemuan yang dihadiri oleh Sofyan, Eni dan Kotjo untuk membahas proyek senilai US$900 juta tersebut.

Setelah sejumlah pertemuan, ada 2016, Sofyan lantas menunjuk Johannes untuk mengerjakan proyek di Riau-1 karena untuk PLTU di Jawa sudah penuh dan sudah ada kandidat. Padahal, saat itu belum terbit Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang menugaskan PT PLN menyelenggarakan Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan (PIK). Kemudian, PLTU Riau-I dengan kapasitas 2x300 MW masuk dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN. Johannes pun meminta anak buahnya siap-siap karena sudah dipastikan Riau-I milik PT Samantaka. Selanjutnya, Sofyan diduga menyuruh salah satu Direktur PT PLN agar PPA antara PLN dengan BNR dan CHEC segera direalisasikan.



Sumber: Suara Pembaruan