Ibu Kota Bakal Berada di Tengah Wilayah Indonesia

Ibu Kota Bakal Berada di Tengah Wilayah Indonesia
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro. ( Foto: Beritasatu Photo / Dok. Humas Bappenas )
Carlos KY Paath / YUD Senin, 29 April 2019 | 18:22 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah belum menyebut nama daerah yang nantinya menggantikan DKI Jakarta sebagai Ibu Kota. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) hanya mengusulkan ibu kota berada di tengah-tengah wilayah Indonesia.

“Karena ini adalah pilihan yang ketiga yakni memindahkan ke luar Pulau jawa, kami usulkan lokasi strategis ini secara geografis ada di tengah wilayah Indonesia,” kata Menteri PPN/ Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro.

Hal itu disampaikan Bambang dalam Rapat Terbatas dengan topik “Tindak Lanjut Rencana Pemindahan Ibu Kota” di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019).

“Tengah ini adalah memperhitungkan barat ke timur atau utara ke selatan. Untuk merepresentasikan keadilan dan mendorong percepatan khususnya wilayah timur Indonesia. Jadi kita dorong ibukota yang Indonesia sentris,” ujar Bambang.

Menurut Bambang, ibu kota baru perlu memiliki lahan yang luas. Baik milik pemerintah maupun BUMN. Tujuannya agar tak lagi memerlukan biaya pembebasan tanah. Kemudian, wilayah tersebut harus terbebas bencana.

Misalnya seperti gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir, erosi, maupun kebakaran hutan dan lahan gambut. “Jadi Ini kita harus mencari lokasi yang benar benar minim dari segi risiko bencana,” ucap Bambang.

Selain itu, Bambang menyatakan, sumber daya air yang cukup dan bebas pencemaran lingkungan perlu menjadi perhatian. Untuk bisa melakukan efisiensi dalam investasi awal insfratruktur, Bambang mengungkap, pihaknya mengusulkan lokasi ibu kota baru di daerah yang existing.

Artinya, kota yang sudah mempunyai akses mobilitas atau logistik. “Misalnya kita tidak perlu membangun bandara baru di kota tersebut. Bisa gunakan bandara yang sudah ada. Demikian pelabuhan dan sebagian jalan koneksi,” jelas Bambang.

Bambang pun menyebut, “Kemudian kami usulkan kita tersebut tidak jauh dari pantai. Karena bagaimanapun Indonesia adalah negara maritim, sehingga sebaiknya ibu kota lokasinya tidak jauh dari pantai tapi tidak harus di tepi pantai itu sendiri.”

Bambang juga menekankan adanya tingkat layanan air minum, sanitasi, listrik, dan jaringan komunikasi memadai. Di sisi lain, menurut Bambang, aspek sosial harus diperhatikan. Pihaknya menginginkan potensi konflik sosial diminimalisir.

“Kita harapkan masyarakat di sekitar wilayah tersebut memiliki budaya terbuka terhadap pendatang. Karena bagaimanapun nanti ASN (Aparatur Sipil Negara) akan berdatangan dari Jakarta ke kota baru tersebut,” imbuh Bambang.

Dari segi pertahanan dan keamanan, menurut Bambang, pemerintah akan memastikan perimeternya sesuai. “Untuk minimumkan vulnerability (kerentanan) dari state (wilayah) dan juga untuk menjaga wilayah teritorial. Dan tidak dekat dengan wilayah perbatasan negara,” ucap Bambang. 



Sumber: Suara Pembaruan