Pemerintah Siapkan 4 Sumber Pembiayaan untuk Pindahkan Ibu Kota

Pemerintah Siapkan 4 Sumber Pembiayaan untuk Pindahkan Ibu Kota
Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin 29 April 2019. ( Foto: ANTARA FOTO / Akbar Nugroho Gumay )
Carlos KY Paath / WM Senin, 29 April 2019 | 20:59 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com – Pemindahan ibu kota membutuhkan anggaran ratusan triliun. Terdapat empat sumber pembiayaan. Demikian diungkap Menteri PPN/ Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro dalam Rapat Terbatas dengan topik “Tindak Lanjut Rencana Pemindahan Ibu Kota” di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4).

“Memang pasti dibutuhkan investasi yang tidak sedikit. Kami melihat sumber pembiayaan bisa berasal dari empat sumber yakni APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) untuk infrastruktur, fasilitas kantor pemerintahan dan parlemen. Kemudian dari BUMN (Badan Usaha Milik Negara) untuk infrastruktur utama dan fasilitas sosial,” kata Bambang.

Berikutnya dari kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) masih terkait pembangunan beberapa infrastruktur utama dan fasilitas sosial. Terakhir melalui swasta murni, khususnya menyangkut properti perumahan dan fasilitas komersial. Lebih dari itu, menurut Bambang, ada dua skema.

Skenario pertama tidak ada right sizing (penyesuaian) jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN). Artinya, seluruh ASN di pemerintah pusat pindah ke ibu kota baru. Pihaknya mengestimasi, kota baru membutuhkan penduduk sekitar 1,5 juta jiwa. Pemerintahan akan memerlukan 5 persen lahan, ekonomi 15 persen, sirkulasi infrastruktur 20 persen, pemukiman 40 persen, dan ruang terbuka hijau 20 persen.

Diperkirakan dibutuhkan lahan minimal 40 ribu hektare untuk skenario pertama ini. Skenario kedua apabila ketika pemindahan ada right sizing, ASN yang pindah jumlahnya menjadi 111.000-an ditambah TNI/ Polri. Anggota keluarganya menyesuaikan dengan 4 anggota keluarga, pelaku ekonominya 184.000 jiwa.

“Jumlah penduduk di bawah satu juta, tepatnya 870.000 dibutuhkan kira-kira lahan dengan peruntukan persentase pemakaian yang sama dibutuhkan lebih sedikit yaitu 30 ribu hektare dan dari situ kita mencoba membuat estimasi besarnya pembiayaan tadi,” ujar Bambang.

Estimasi besarnya pembiayaan skenario pertama, menurut Bambang, mencapai sekitar Rp 466 triliun atau US$33 miliar. “Skenario dua lebih kecil karena kotanya lebih kecil yaitu Rp 323 triliun atau US$ 23 miliar. Porsi pemerintah misalkan skenario satu itu Rp 250-an lebih triliun dan swasta hampir sama yaitu sekitar Rp 215 triliun,” ucap Bambang.

Apabila ingin merealisasikan pemerintahan ibu kota, Bambang mengungkapkan, pihaknya mengusulkan badan otorita uang. Bertanggungjawab langsung kepada presiden. Nantinya badan ini mengelola dana investasi pembangunan kota baru serta melakukan kerja sama baik dengan BUMN maupun swasta. Selain itu juga mengelola aset investasi dan menyalurkan aset kepada pemerintah untuk pihak ketiga.

Badan tersebut juga melakukan pengelolaan proses pengalihan aset pemerintah di Jakarta untuk membiayai investasi pemindahan kota baru. Selain itu badan otorita ini juga harus melakukan persiapan dan pembangunan. Misalnya dari menyusun struktur, pola tata ruang, membangun infrastruktur dan fasilitas pemerintahan.

“Pembangunan sarana prasarana gedung dan fasilitas lainnya dan tentunya badan otorita ini perlu ada dewan pengawasnya,” ujar Bambang.



Sumber: Suara Pembaruan