Revisi Undang-undang Pemilu

Atur Jaminan Sosial untuk Pekerja Pemilu

Atur Jaminan Sosial untuk Pekerja Pemilu
Warga mengangkat jenazah Sudirdjo, seorang petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2019 yang meninggal dunia seusai mendapatkan perawatan di rumah sakit untuk dimakamkan di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (23/4/2019). ( Foto: Antara )
Dina Manafe / EAS Selasa, 30 April 2019 | 14:20 WIB

Jakarta, Beritsatu.com - Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) mencatat sebanyak 8,2 juta pekerja penyelenggaraan pemilu baik yang sifatnya tetap maupun ad hoc (sementara selama proses pemilu) belum terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian di BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK).

Hal ini dikarenakan UU 7/2017 tentang Pemilu tidak mengakomodir adanya jaminan sosial untuk pekerja pemilu.

Komisioner DJSN, Subiyanto,dalam diskusi di Jakarta, Senin (29/4/2019) mengatakan, pihaknya mendorong direvisinya UU Pemilu dengan mengatur adanya jaminan sosial bagi pekerja penyelenggaran pemilu. Sebab terhambatnya pendaftaran pekerja pemilu sebagai penerima JKK dan JKm dikarenakan UU Pemilu tidak mengaturnya. Ini menjadi alasan Kementerian Keuangan (Kemkeu) tidak mengalokasikan anggaran khusus bagi jaminan sosial pekerja pemilu.

"Ini salah satu keteledoran dari DPR, sehingga Kemkeu tidak bisa menganggarkan untuk jaminan sosial. Ini alasan Kemkeu sampai saat ini,” kata Subiyanto.

Meskipun tidak diatur dalam UU Pemilu, DJSN tetap mendesak semua lembaga penyelenggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk patuh terhadap perintah UU 40/2004 tentang SJSN dan UU 24/2011 tentang BPJS.

Kedua UU ini memerintahkan agar setiap orang yang bekerja wajib dilindungi dalam jaminan sosial. Itu artinya, para pemberi kerja dalam hal ini KPU dan Bawaslu wajib mendaftarkan pekerja dalam jaminan sosial.

Menurut Subiyanto, banyak kerugian yang ditimbulkan kalau para pekerja pemilu ini tidak diikutkan dalam program JKK dan Jaminan Kematian. Di antaranya, pekerja pemilu berisiko tinggi mengalami kecelakaan, meninggal, sakit, dan mendapat penganiayaan.

Ketika pekerja ini tidak terdaftar dalam BPJSTK, maka mereka akan menambah beban bagi program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan.

Sementara petugas KPPS yang masih dirawat, hingga kini masih dilayani BPJS Kesehatan. Ini berpotensi menimbulkan defisit.

Seharusnya dalam konteks kecelakaan kerja dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kerugian lainnya, para pekerja tidak mendapat santunan tidak mampu bekerja (STMB), seperti manfaat yang diatur dalam PP 44/2015 tentang JKK dan JKm oleh BPJSTK.

DJSN juga mendesak para pemberi kerja di minta bertanggung jawab memberikan santunan dengan besaran sesuai ketentuan, dan menjamin pengobatan para pekerja yang masih dirawat sampai sembuh.

Santunan Tidak Sesuai
Sementara, menurut Kemkeu, santunan yang disepakati pemerintah untuk pekerja penyelenggara pemilu 2019 ad hoc yang meninggal dunia sebesar Rp 36 juta, yang dihitung dari 48 kali honor ditambah biaya pemakaman. Sedangkan yang cacat permanen mendapat santunan Rp 30,8 juta yang dihitung dari 56 kali honor. Pekerja yang luka berat mendapat Rp 16,5 juta dihitung dari 30 kali honor, dan luka sedang Rp 8,2 juta dari 15 kali honor.

Namun, menurut Subiyanto, besaran santunan yang disampaikan Kemkeu kemungkinan belum sesuai dengan perintah UU BPJS.

Pekerja meninggal karena kecelakaan kerja seharusnya juga mendapatkan JKK. Karenanya, DJSN akan mengirim surat kepada Presiden Jokowi terkait permasalahan belum terlindunginya 8,2 juta pekerja pemilu 2019, dan meminta Presiden mengambil langkah-langkah diskresi kebijakan.

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, mengatakan, basis honorarium yang dipakai Kemkeu untuk memberikan santunan kepada KPPS terlalu kecil, yaitu Rp 500.000 per orang. Padahal di beberapa tempat, honorarium para pekerja pemilu ini Rp 1,2 juta. Dengan demikian santunan yang mereka dapat seharusnya Rp 57,6 juta.

Menurut Timboel, memberikan santunan berupa uang tunai saja tidak cukup. Mestinya para pekerja ini terdaftar di BPJSTK, sehingga seluruh biaya penyembuhannya dijamin sampai sembuh. Bahkan pekerja yang tidak mampu bekerja karena dalam proses penyembuhan berhak mendapat STMB.

"Yang kita khawatirkan kalau dikasih uang tunai, itu tidak cukup untuk membiayai seluruh proses penyembuhan. Ini lagi-lagi mengarah ke menggunakan layanan JKN-KIS, yang mestinya jadi tanggung jawab BPJSTK,” kata Timboel.

Menurut Timboel, bagi pekerja pemilu yang belum diikutsertakan dalam BPJSTK, harusnya KPU dan Bawaslu membiayai mereka sampai sembuh, sehingga biaya layanannya tidak lagi dibebankan kepada BPJS Kesehatan. Ini untuk mengurangi potensi defisit JKN-KIS, akibat membiayai layanan yang tidak harus menjadi tanggung jawabnya.



Sumber: BeritaSatu.com