Aturan untuk Kolaborasi Riset Asing Diperketat

Aturan untuk Kolaborasi Riset Asing Diperketat
Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti Muhammad Dimyati (kanan). ( Foto: Carlos Roy Fajarta/ Suara Pembaruan )
Ari Supriyanti Rikin / EAS Selasa, 30 April 2019 | 15:47 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ekosistem riset di Indonesia terus diperbaiki. Pemerintah memastikan akan terus menggali potensi kerja sama dengan penelitian asing sehingga meningkatkan daya saing Indonesia. Sejalan dengan itu, aturan dan perizinan penelitian asing juga ditingkatkan untuk mencegah pelanggaran penelitian yang bisa mengancam hilangnya potensi sumber daya keanekaragaman hayati Indonesia.

Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) Muhammad Dimyati mengatakan, saat ini pemerintah terus menggali kerja sama dengan memberi kemudahan perizinan penelitian asing sesuai aturan yang berlaku.

"Kita juga ingin melihat sejauhmana akibat dari kerja sama penelitian itu mendatangkan kerja sama yang lebih besar berikutnya, yakni prospek ke depannya," katanya di sela-sela acara Evaluasi dan Pengukuran Capacity Building Lembaga Mitra Kerja sebagai Dampak Pemberian Izin Penelitian Asing di Jakarta, Selasa (30/4/2019).

Oleh karena itu, Kemristekdikti memastikan pentingnya peran mitra kerja penelitian asing sebagai wahana untuk meningkatkan posisi daya saing Indonesia. Tahun 2018, total dana masuk ke Indonesia untuk penelitian asing mencapai Rp 623 miliar dari 521 penelitian.

Dimyati menjelaskan, peneliti asing dari Amerika Serikat membawa paling banyak dana penelitian yaitu sebanyak Rp 120 miliar. Disusul Jepang dengan Rp 108 miliar dan Australia Rp 96 miliar.

"Rata-rata setiap peneliti asing memiliki dana Rp 1 miliar dan juga sebagian membawa peralatan sendiri. Sedangkan mitra kerja bertugas mendampingi peneliti asing dan memiliki dana yang sangat kecil," ungkapnya.

Ke depan, lanjutnya, alasan keterbatasan dana harus segera diselesaikan agar mitra kerja peneliti asing dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Tahun 2019, Kemristekdikti sudah menganggarkan Rp 1 miliar untuk mendukung kolaborasi riset tersebut.

"Peneliti asing dan mitra kerja pendamping harus dilindungi agar dapat bekerja sama dengan baik. Untuk itu harus ada peraturan yang wajib ditaati oleh kedua belah pihak secara jelas, terbuka, dan menguntungkan kedua pihak," tandasnya.

Menurutnya, peraturan izin penelitian asing di Indonesia saat ini sudah sangat baik, lebih sederhana, serta lebih singkat prosesnya. Untuk itu semua pihak, baik peneliti asing maupun mitra kerja pendamping lokal harus mengikuti peraturan tersebut.

"Jangan coba-coba ada yang mensiasati aturan tersebut, karena pasti Pemerintah Indonesia akan melakukan law enforcement," tegasnya.

Dimyati menambahkan, penegakan hukum terkait penelitian asing akan lebih dipertegas lagi dalam RUU Sistem Nasional Iptek yang sedang dibahas oleh pemerintah bersama dengan DPR.

Kemristekdikti pun sudah menyurati seluruh rektor perguruan tinggi di Indonesia untuk lebih jeli ketika ada tawaran kolaborasi riset asing. Artinya peneliti asing harus mengantongi izin riset.



Sumber: BeritaSatu.com