KPK Tetapkan Bupati Talaud dan Timses Tersangka Suap Proyek Revitalisasi Pasar

KPK Tetapkan Bupati Talaud dan Timses Tersangka Suap Proyek Revitalisasi Pasar
Bersama Bupati Talaud Sri Wahyuni, penyidik KPK juga membawa barang bukti OTT berupa sejumlah barang mewah serta uang sebesar Rp 500 juta.
Fana Suparman / CAH Rabu, 1 Mei 2019 | 06:51 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Sri Wahyumi Maria Manalip sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Talaud tahun anggaran 2019. Tak hanya Sri Wahyumi, KPK juga menetapkan Timses Sri Wahyumi bernama Benhur Lalenoh dan seorang pengusaha Bernard Hanafi Kalalo sebagai tersangka.

Penetapan ini dilakukan KPK setelah memeriksa intensif Sri Wahyumi dan sejumlah pihak lain yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (29/4/2019) dan Selasa (30/4/2019).

"KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka sejalan dengan peningkatan status penanganan perkara," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (30/4/2019).

Basaria menuturkan, KPK menerima informasi awal adanya permintaan fee 10 persen Sri Wahyumi melalui Benhul kepada kontraktor untuk mendapatkan proyek pekerjaan di Kabupaten Talaud. Benhul diminta mencari kontraktor yang dapat yang bersedia memberikan fee 10 persen tersebut. Mendapat perintah itu, Benhul lantas menawarkan Bernard proyek di Kabupaten Talaud dengan catatan memberikan fee 10 persen itu.

"Sebagai bagian dari fee 10 persen itu BNL (Benhul Lalenoh) meminta BHK (Bernard Hanafi Kalalo) memberikan barang-barang mewah kepada SWM (Sri Wahyumi Maria Manalip)," tutur Basaria.

Pada pertengahan April, untuk pertama kalinya Benhul mengajak Bernard untuk diperkenalkan kepada Sri Wahyumi. Beberapa hari kemudian, Sri Wahyumi akhirnya mengajak keduanya untuk mengikuti sejumlah kegiatan di Jakarta. Terkait fee yang diharuskan oleh bupati, Benhul meminta Bernard memberi barang-barang mewah.

"Barang dan uang yang diberikan diduga terkait dengan dua proyek revitalisasi pasar di Kabupaten Talaud yaitu Pasar Lirung dan Pasar Beo. Namun, diduga terdapat proyek-proyek lain yang dibicarakan oleh BNL," kata Basaria.

Dalam memuluskan kejahatannya, para pihak terkait diduga menggunakan sejumlah kode. Hal ini dilakukan untuk mengelabui penegak hukum.

"Kode fee dalam perkara ini yang digunakan adalah 'DP Teknis'," ungkap Basaria.

Selain itu, KPK juga mengidentifikasi adanya komunikasi yang aktif antara Sri Wahyumi dengan Benhul atau pihak lain berkaitan dengan proyek di Talaud. Komunikasi terkait merk tas dan ukutan jam yang diminta.

"Sempat dibicarakan permintaan tas merk Hermes dan Bupati tidak mau tas yang dibeli sama dengan tas yang sudah dimiliki pejabat perempuan lain di sana," pungkasnya.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Sri Wahyumi dan Benhul disangkakan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Bernard yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 



Sumber: Suara Pembaruan