Cegah Radikalisme, Kampus Belum Tindak Lanjut Permenristekdikti 55/2018

Cegah Radikalisme, Kampus Belum Tindak Lanjut Permenristekdikti 55/2018
Menristekdikti Mohamad Nasir saat meluncurkan Permenristekdikti 55/2018 di Jakarta pada Oktober 2018 lalu. ( Foto: Ist )
Heriyanto / HS Rabu, 1 Mei 2019 | 07:31 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pembinaan Ideologi Bangsa dalam Kegiatan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi sudah dikeluarkan sejak Oktober 2018 lalu. Tindak lanjut atas Permenristekdikti tersebut dinilai masih minim. Inisiatif kampus dan jajarannya sangat diperlukan, tetapi peran berbagai pihak termasuk para alumni juga sangat diperlukan.

Muhammad Karim selaku Dosen Universitas Trilogi, Jakarta, Rabu (1/5), mengatakan bahwa Permenristekdikti sudah sangat jelas sebagai acuan semua perguruan tinggi di Indonesia untuk mengoptimalkan pembinaan mahasiswa. Tentu instrumen Permenristekdikti merupakan salah satu dari sejumlah terobosan pemerintah itu harus ditindaklanjuti dalam program dan kegiatan perguruan tinggi.

“Semua pihak mengeluhkan radikalisme mahasiswa meningkat, tetapi ketika aturannya sudah dibuat malah belum ada tindak lanjutnya,” ujar Karim yang pernah aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini.

Seperti diketahui, dalam meningkatkan pemahaman ideologi bangsa serta mencegah radikalisme dan intoleransi berkembang di perguruan tinggi, Kemenristekdikti menyusun Permenristekdikti Nomor 55/2018 tentang Pembinaan Ideologi Bangsa dalam Kegiatan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.

"Peraturan Menteri ini ada untuk menjembatani wawasan kebangsaan dan bela negara melalui unit kegiatan mahasiswa," ungkap Menristekdikti Mohamad Nasir beberapa waktu lalu dalam silaturahmi bersama sejumlah elemen Kelompok Cipayung.

Baca : Bogor, Radikalisme Mahasiswa, dan Ketegasan Pemimpin (1)

Nasir pernah menjelaskan bahwa Permenristekdikti 55/2018 itu memberi lampu hijau kepada organisasi ekstra kampus atau organisasi kemsyarakatan dan pemuda (OKP) untuk dapat kembali berkegiatan di kampus. Salah satu pasal krusial dalam Permenristekdikti tersebut adalah, pasal 1 yang berisi, "Perguruan tinggi bertanggungjawab melakukan pembinaan ideologi bangsa, NKRI, UUD dan Bhinneka Tunggal Ika melalui kokurikuler, intrakurikuler, maupun ekstrakurikuler."

Baca : Sering Buat Komitmen Antiradikalisme, Rektor IPB Minim Terobosan

Yayat Dinar selaku alumni Institut Pertanian Bogor (IPB) berharap jajaran perguruan tinggi harus lebih proaktif menindaklanjuti Permenristekdikti tersebut. Selain itu, jajaran alumni dan berbagai pihak yang berkaitan langsung dengan agenda kebangsaan ini juga diharapkan bisa terlibat langsung.

Yayat yang pernah jadi ketua panitia Festival Rakyat Bogor Bersatu mengatakan animo para alumni untuk memperkuat agenda kebangsaan bisa dikatakan cukup bagus. Untuk itu, potensi-potensi alumni tersebut bisa diwujudkan dalam sejumlah kegiatan yang berkolaborasi dengan masing-masing perguruan tinggi. Bahkan, kolaborasi antaralumni dari berbagai peguruan tinggi juga bisa dilakukan secara bersama.

“Para alumni mempunyai ikatan sejarah dan emosional dengan almamaternya. Silaturhami yang dibangun juga dalam rangka memperkuat agenda kebangsaan dari pihak perguruan tinggi serta para mahasiswa,” ujarnya.

Baca : Susun RPJP, Benarkah IPB Siapkan Generasi Tangguh 2045?

Karim dan Yayat sangat mendukung jika para alumni perguruan tinggi se-Indonesia mulai menginisiasi berbagai aktivitas dalam memperkuat kebangsaan tersebut. Apalagi, ancaman radikalisme di kampus sebenarnya masih saja ada dan belum diatasi dengan baik.

“Masih banyak para pengajar di sebagian besar kampus yang terus menggelorakan paham-paham radikalisme. Militansi mereka itu sangat tinggi dan terus melakukan kaderisasi secara terstruktur dan masif. Jangan sampai rezim ini terlena karena sudah menerbitkan aturan-aturan yang tidak pernah ditindaklanjuti,” tegas Karim.



Sumber: Suara Pembaruan