Aturan Kolaborasi Riset Asing Diperketat

Aturan Kolaborasi Riset Asing Diperketat
Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan RISTEKDIKTI Muhammad Dimyati memberikan materi saat acara Kerja Sama Seminar & Diskusi Ilmiah Kebijakan dan Strategi Riset dan Publikasi Ilmiah Perguruan Tinggi di UPH, Karawaci, Tangerang, Banten, Kamis 21 Februari 2019. Acara ini diselenggarakan untuk mendorong Perguruan Tinggi meningkatkan riset dan inovasi sesuai dengan program pemerintah. ( Foto: BeritaSatu Photo / Emral Firdiansyah )
Ari Supriyanti Rikin / IDS Rabu, 1 Mei 2019 | 13:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ekosistem riset di Indonesia terus diperbaiki. Pemerintah memastikan akan terus menggali potensi kerja sama dengan penelitian asing sehingga meningkatkan daya saing Indonesia. Sejalan dengan itu, aturan dan perizinan penelitian asing juga ditingkatkan untuk mencegah pelanggaran penelitian yang bisa mengancam hilangnya potensi sumber daya keanekaragaman hayati Indonesia.

Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), Muhammad Dimyati mengatakan, saat ini pemerintah terus menggali kerja sama dengan memberi kemudahan perizinan penelitian asing sesuai aturan yang berlaku.

"Kita juga ingin melihat sejauh mana akibat dari kerja sama penelitian itu mendatangkan kerja sama yang lebih besar berikutnya yakni prospek ke depannya," katanya di sela-sela acara “Evaluasi dan Pengukuran Capacity Building Lembaga Mitra Kerja sebagai Dampak Pemberian Izin Penelitian Asing” di Jakarta, Selasa (30/4).

Oleh karena itu, Kemristekdikti memastikan pentingnya peran mitra kerja penelitian asing sebagai wahana untuk meningkatkan posisi daya saing Indonesia. Tahun 2018, total dana masuk ke Indonesia untuk penelitian asing mencapai Rp 623 miliar dari 521 penelitian.

Dimyati menjelaskan, peneliti asing dari Amerika Serikat membawa paling banyak dana penelitian yaitu sebanyak Rp 120 miliar. Disusul Jepang dengan Rp 108 miliar dan Australia Rp 96 miliar.

"Rata-rata setiap peneliti asing memiliki dana Rp 1 miliar dan juga sebagian membawa peralatan sendiri. Sedangkan mitra kerja bertugas mendampingi peneliti asing dan memiliki dana yang sangat kecil," ungkapnya.

Ke depan lanjutnya, alasan keterbatasan dana harus segera diselesaikan agar mitra kerja peneliti asing dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Tahun 2019, Kemristekdikti sudah menganggarkan Rp 1 miliar untuk mendukung kolaborasi riset tersebut.

“Peneliti asing dan mitra kerja pendamping harus dilindungi agar dapat bekerja sama dengan baik. Untuk itu harus ada peraturan yang wajib ditaati oleh kedua belah pihak secara jelas, terbuka, dan menguntungkan kedua pihak," ujarnya.

Menurutnya, peraturan izin penelitian asing di Indonesia saat ini sudah sangat baik, lebih sederhana, serta lebih singkat prosesnya. Untuk itu semua pihak, baik peneliti asing maupun mitra kerja pendamping lokal harus mengikuti peraturan tersebut.

"Jangan coba-coba ada yang mensiasati aturan tersebut, karena pasti pemerintah Indonesia akan melakukan law enforcement," tegasnya.

Dimyati menambahkan, penegakan hukum terkait penelitian asing akan lebih dipertegas lagi dalam rancangan undang-undang Sistem Nasional Iptek (RUU Sisnas Iptek) yang sedang dibahas oleh pemerintah bersama dengan DPR.

Kemristekdikti pun sudah menyurati seluruh rektor perguruan tinggi (PT) di Indonesia untuk lebih jeli ketika ada tawaran kolaborasi riset asing. Artinya, peneliti asing harus mengantungi izin riset.

Terkait upaya penegakan hukum, lanjut Dimyati, dari aturan yang ada, peneliti asing yang melakukan penelitian harus mengantungi izin penelitian asing. Jika melanggar, sanksi akan diterapkan sesuai aturan yang dilanggarnya.

Ia pun menegaskan, dalam RUU Sisnas Iptek, hal itu akan dipertegas. Bagi peneliti asing yang tidak berizin nantinya akan ditangani terlebih dahulu oleh komisi etik untuk ditelusuri jenis pelanggarannya. Komisi etik ini kemudian merekomendasikan apakah sanksi mengarah ke pidana atau administrasi.

Belum lama ini, ditemukan empat peneliti asing asal Polandia di Sintang, Kalimantan yang mengambil sampel serangga di hutan. Saat ini, kasusnya masih dalam proses penelusuran. Namun, diketahui bahwa sampel tersebut bukan termasuk jenis dilindungi. Peneliti datang pun hanya mengantungi visa kunjungan dan bukan penelitian.

Meski begitu, ke depan, pemerintah akan terus mengawal proses kolaborasi dan masuknya peneliti asing ke Indonesia. Atase Indonesia di negara asal peneliti pun dibekali pengetahuan terkait kolaborasi riset sehingga semakin memahami prosesnya. Bahkan, diharapkan, sebelum peneliti luar tersebut datang ke Indonesia, sudah bisa mengurus izin dari negara asalnya.

"Dalam RUU Sisnas Iptek terus diformulasikan dan penyederhanaan ijin penelitian namun tetap bisa memperkuat perlindungan sumber daya alam kita," tandasnya.



Sumber: Suara Pembaruan