PMKRI: Wisata Halal Tak Bisa Diterapkan di Semua Wilayah Indonesia

PMKRI: Wisata Halal Tak Bisa Diterapkan di Semua Wilayah Indonesia
Perairan Pulau Rinca, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. ( Foto: Antara )
Yustinus Paat / WM Jumat, 3 Mei 2019 | 23:40 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Alfred Nabal mengungkapkan, program destinasi wisata halal tidak bisa diterapkan di semua daerah di Indonesia. Pasalnya, Indonesia merupakan daerah yang plural baik dari segi wilayah dan komposisi sosial masyarakat.

“Indonesia dengan cirinya yang pluralistik memiliki karakteristik masing-masing daerah yang khas dan berbeda, baik dari segi wilayah maupun komposisi sosial-masyarakatnya,” ujar Alfred, di Jakarta, Jumat (3/5/2019).

Alfred meminta Kementerian Pariwisata untuk menerapkan program destnasi wisata halal ini hanya pada daerah-daerah yang secara karakteristik wilayah dan komposisi sosial-masyarakatnya memungkinkan untuk diterapkan. Jangan sampai penerapan wisata halal mendapat penolakan dari masyarakat seperti di Tana Toraja.

“Penolakan masyarakat Toraja beberapa waktu lalu terkait rencana wisata halal harus menjadi evaluasi Kementerian Pariwisata dalam mengambil kebijakan. Setiap kebijakan yang dikeluarkan memiliki implikasi sosiologis. Kita tidak mengharapkan terjadinya segregasi sosial akibat kebijakan-kebijakan yang dibuat,” ungkap Afred.

Apalagi belakangan ini, lanjut Alfred, wacana wisata halal di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) juga mendapatkan penolakan dari masyarakat dan pemerintah daerah. Dia minta Kempar maupun BOP Labuan Bajo menanggapi secara bijak penolakan dari masyarakat sebagai masukan yang baik.

"Penolakan ini berarti, secara sosiologis wacana wisata halal ini tidak tepat diterapkan di Labuan Bajo. Untuk itu, kami meminta pihak BOP dan kementerian terkait untuk menghentikan rencana pariwisata halal di Labuan Bajo,” tutur Alfred.

Menurut Alfred, Torajo, Labuan Bajo dan juga Bali lebih tepat mengusung pola dan konsep pariwisata budaya. Bahkan, kata dia, konsep pariwisata budaya di Bali memiliki legitimasi yang kuat karena tertuang dalam Perda Pariwisata Budaya.

“Bali dan Labuan Bajo memiliki kesamaan dalam hal pengaruh budayanya yang masih kuat. Ke dua daerah ini memiliki penghormatan yang tinggi terhadap nilai-nilai budayanya masing-masing. Dalam hal pengembangan pariwisata, nilai-nilai budaya ini yang mestinya lebih ditonjolkan, karena sekaligus akan mengenalkan nilai-nilai budaya setempat kepada para turis,” pungkas Alfred.

Sebelumnya Gubernur NTT Victor B Laiskodat menegaskan bahwa pemda NTT menolak wisata halal di NTT. Menurut Victor, tidak ada wisata halal dan haram di NTT serta istilah wisata halal, kata dia, hanya menimbulkan masalah.

Pengembangan wisata halal merupakan salah satu program Kementerian Pariwisata Indonesia, yaitu untuk menjadikan Indonesia sebagai destinasi wisata halal terbaik dunia. Rencana ini telah dirancang sejak tahun 2015 yang berlanjut dengan kerja sama Mastercard CrescentRating untuk membuat IMTI (Indonesia Muslim Travel Index) yang mengacu pada standar global GMTI (Global Muslim Travel Index)



Sumber: BeritaSatu.com