Tokoh Masyarakat Desak KPU Yahukimo Transparan

Tokoh Masyarakat Desak KPU Yahukimo Transparan
Anak-anak sedang mengambil surat suara yang akan diisi dalam sistem noken pilkada di Distrik Ubalihi, Kabupaten Yahukimo, Papua, Rabu (9/12). Di Distrik Ubalihi terdapat 11 kampung dengan 12 tempat pemungutan suara. ( Foto: Suara Pembaruan / Istimewa )
Heriyanto / HS Minggu, 5 Mei 2019 | 09:16 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah tokoh masyarakat dan kepala suku di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua, mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Yahukimo agar lebih transparan. Hasil pleno perhitungan suara di Yahukimo seharusnya diketahui masyarakat umum.

Lemjen Homona selaku tokoh masyarakat yang juga anggota Dewan Pendiri Kabupaten Yahukimo kepada Beritasatu.com menegaskan hasil pleno perhitungan suara dalam pemilihan legislatif (pileg) seharusnya diumumkan kepada masyarakat. Hal tersebut juga menjadikan KPU Yahukimo lebih transparan. Selain itu, perolehan suara calon legislatif (caleg) pun bisa diketahui dengan rinci karena sebagian besar proses perhitungan sudah dilakukan dari berbagai tingkatan.

“Kami hanya diberitahukan hasil suara partai secara umum, tetapi rincian suara yang lebih detil dan caleg mana saja yang memperolehnya tidak ada. Katanya masih rahasia,” ujar Lemjen, Sabtu (4/5).

Salah satu kepala suku di Yahukimo ini mendesak agar KPU mengumumkan semua data yang sudah diverifikasi dari semua distrik di Yahukimo. Masyarakat Yahukimo dari 51 distrik sangat berharap agar suara mereka sesuai dengan aspirasinya.

“Kami menuntut transparansi itu agar mencegah suara kami dicurangi. Apalagi sejak pemilihan baik degan sistem nasional maupun sistem noken, kami sudah mengawal dari tingkat yang paling bawah sehingga kalau ada kecurangan akan terungkap,” tegas Lemjen.

Seperti diketahui, KPU Yahukimo sudah mulai melakukan rekapitulasi suara di tingkat distrik sejak Sabtu (20/4) lalu.
Melinus Soo dari Divisi Teknis KPU Yahukimo kepada Antara baru-baru ini menjelaskan bahwa Kabupaten Yahukimo ada 1.264 tempat pemungutan suara (TPS) dari 51 distrik yang ada, seluruhnya sudah melakukan pencoblosan pada 17 April dan 18 April lalu. Kemudian, satu distrik lagi yakni Distrik Alangbo baru melakukan pencoblosan pada 19 April karena keterlambatan pendistribusian logistik lantaran faktor cuaca. Dari 51 distrik tersebut, sebanyak 50 distrik menggunakan sistem noken dan satu distrik yang menggunakan pemilihan sistem nasional.

Lemjen berharap seluruh hasil rekapitulasi tidak hanya mengumumkan hasil pemilihan presiden (Pilpres) tetapi juga nama-nama caleg yang sudah mendapatkan suara sah.

“Sebanyak 163.000 warga dari 23 distrik di Yahukimo sudah memilih Yakobus Jagong dari Partai Golkar sebagai wakil kami di DPR, tetapi rekapitulasi yang dilakukan tidak mengumumkan nama-nama caleg tersebut. Yang diumumkan hanya jumlah suara partai politik, tanpa menjelaskan alasannya,” tegas Lemjen.

Dia sangat khawatir ada upaya untuk menggelembungkan suara pada caleg-caleg tertentu. Ironisnya, ketika ditanya ke KPU justru hanya dijawab masih rahasia. “Kalau ditanya, katanya rahasia. Lalu suara masyarakat dari 163 kampung di 23 distrik itu ada dimana dan kemana kami harus bertanya,” keluh Lemjen.



Sumber: Suara Pembaruan