Cegah Kecurangan, Tokoh Masyarakat dan Warga Yahukimo Pantau KPU Papua

Cegah Kecurangan, Tokoh Masyarakat dan Warga Yahukimo Pantau KPU Papua
Surat Dewan Adat Nasional Pejuang Pendiri Kabupaten Yahukimo kepada KPU Yahukimo. ( Foto: Ist )
Heriyanto / HS Rabu, 8 Mei 2019 | 10:15 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pimpinan suku di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua, mencurigai kecurangan atas suara warga dan kepala kampung dalam pemilihan legislatif (Pileg) 2019. Untuk itu, para tokoh masyarakat tersebut terus memantau KPU Provinsi Papua, KPU Yahukimo dan berbagai pihak terkait lainnya.

Lemjen Honnoma selaku Kepala Suku Besar Yahukimo kepada Beritasatu.com terus mengawal sejumlah proses dan berharap jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta penyelenggara lainnya selalu transparan. Hal itu untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat tidak diselewengkan oleh oknum-oknum di KPU dan pihak-pihak terkait lainnya.

“Kami terus mengawal aspirasi warga kami dalam pemilihan legislatif (Pileg) 2019. Sejak dari Yahukimo hingga ikut ke Jayapura untuk memastikan dukungan kami kepada calon legislatif (caleg) di berbagai tingkatan tidak dicurangi,” ujar Lemjen.

Lemjen terus mempertanyakan hasil pleno perhitungan suara dalam pileg yang tidak diumumkan secara terbuka. Hal itu menyebabkan perolehan suara caleg pun belum bisa diketahui dengan rinci, sekalipun sebagian besar proses perhitungan sudah dilakukan. Saat ini, semua suara hasil pleno KPU Yahukimo sudah dibawa ke KPU Provinsi Papua.

“Sudah dua hari kami menunggu di Jayapura pun belum ada kabar yang rinci. Padahal, KPU seharusnya sudah memberitahukan hasil suara partai politik dan juga perolehan suara dari para caleg,” ujar Lemjen, Rabu (8/5).

Sekalipun KPU tidak transparan, anggota Dewan Pendiri Kabupaten Yahukimo ini terus berupaya untuk mengawal suara warga Yahukimo dari 51 distrik yang ada. Apalagi, pihaknya sudah membangun komitmen bahwa sebanyak 167.000 warga dari 23 distrik di Yahukimo sudah memilih Yakobus Jagong dari Partai Golkar sebagai wakil di DPR RI. Komitmen yang sama dari sisa distrik yang lain diberikan kepada John Mirin dari Partai Amanat Nasional (PAN).

“Kami dari Dewan Adat Nasional Pejuang Pendiri Kabupaten Yahukimo sudah menyampaikan surat kepada KPU terkait dengan komitmen dan aspirasi kami tersebut. Sebanyak 23 distrik dari 51 distrik di Yahukimo sudah mempunyai kesepakatan bersama,” tegas Lemjen.

Seperti diketahui, KPU Yahukimo sudah mulai melakukan rekapitulasi suara di tingkat distrik sejak Sabtu (20/4) lalu. Sesuai data Divisi Teknis KPU Yahukimo yang pernah ditulis Antara menjelaskan ada 1.264 tempat pemungutan suara (TPS) di Yahukimo dengan 51 distrik yangsudah melakukan pencoblosan pada 17 April dan 18 April lalu. Dari 51 distrik tersebut, sebanyak 50 distrik menggunakan sistem noken dan satu distrik yang menggunakan pemilihan sistem nasional.

Bawaslu: Ada Intervensi Pemilu oleh Kepala Daerah di Papua

Komisioner Bawaslu Papua Amandus Situmorang, Kamis (2/5) mengatakan telah menerima laporan dari Bawaslu kabupaten terkait intervensi sejumlah kepala daerah di tingkat Kabupaten dan jajarannya terhadap penyelennggara pemilu.
Diakuinya, para kepala daerah tersebut tidak hanya melakukan intervensi terhadap penyelenggara, tetapi juga melakukan mobilisasi massa yang mana tujuan dari semua itu adalah untuk memenangkan salah satu calon, baik di pilpres maupun pileg (termasuk memenangkan parpol).



Sumber: Suara Pembaruan