MK Tolak Gugatan Uji Materi UU Jasa Konstruksi
Logo BeritaSatu

MK Tolak Gugatan Uji Materi UU Jasa Konstruksi

Kamis, 9 Mei 2019 | 00:00 WIB
Oleh : Siprianus Edi Hardum / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi sejumlah pasal dalam Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang diajukan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi (LPJKP) dan pemohon perorangan.

Penolakan tersebut tercatat dalam amar putusan Nomor 70/PUU-XVI/2018 yang dibacakan pada sidang pleno Mahkamah Konstitusi yang dihadiri sembilan Hakim Agung di Gedung MK, Jakarta Pusat, pada 30 April 2019.

Terdapat enam pasal dalam UU Nomor 2 Tahun 2017 yang digugat pemohon, yaitu Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 68 ayat (4); Pasal 70 ayat (4); Pasal 71 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 77; Pasal 84 ayat (2) dan ayat (5) yang mengatur peran serta masyarakat dan partisipasi masyarakat jasa konstruksi. Para pemohon menilai UU tersebut mengambil alih tugas registrasi badan udaha jasa konstruksi LPJKN dan LPJKP yang telah berlangsung 17 tahun berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 1999.

Dalam pertimbangannya, sidang MK yang dipimpin Majelis Hakim Anwar Usman menyatakan gugatan tersebut tidak beralasan menurut hukum. Gugatan para pemohon terhadap Pasal 84 ayat (5) UU 2 Tahun 2017 tentang kewenangan Pemerintah Pusat dalam mengikutsertakan masyarakat jasa konstruksi juga dianggap kabur.

Majelis hakim menyatakan, dalil gugatan pemohon karena adanya kerugian hak konstitusional dan birokratisasi dalam proses sertifikasi dengan berlakunya UU Nomor 2 Tahun 2017 tidak terbukti. Terlebih hingga perkara ini diputus, para pemohon tidak dapat membuktikan telah kehilangan pekerjaan atau jabatannya.

Perubahan pada materi muatan tugas sertifikasi dan registrasi badan usaha dalam UU 2 Tahun 2017 tidak untuk menghapus lembaga, dalam hal ini LPJKP. Sepanjang LPJKP menyesuaikan dengan perubahan muatan UU Nomor 2 Tahun 2017 maka LPJKP tetap ada.

Pada UU Nomor 2 Tahun 2017 peran serta dan partisipasi masyarakat jasa konstruksi tetap diakomodir melalui lembaga yang independen dan mandiri yakni Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).

Apabila dikaitkan dengan aturan otonomi daerah, kegiatan penerbitan sertifikat tidak ada kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, sehingga tidak ada wewenang pemerintah daerah otonom yang terambil dan terkurangi.

UU Nomor 2 Tahun 2017 justru menambahkan kewenangan kepala daerah untuk dapat melaksanakan kewenangan Pemerintah Pusat, sehingga menjadi hak daerah untuk mengatur dan mengurus segala urusan Pemerintah konkuren yang telah diserahkan sesuai dengan prinsip otonomi agar mencapai tujuan dari penyelenggaraan jasa konstruksi.

Sidang putusan MK dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti didampingi Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Dewi Chomistriana, Kepala Biro Hukum Kementerian PUPR Putranta Setyanugraha, Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi Sumito, Direktur Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Putut Marhayudi, Direktur Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi Masrianto, Direktur Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Ober Gultom, dan Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kimron Manik.




BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Hari Ini, Presiden Buka Musrenbangnas 2019

Presiden Jokowi juga akan mendengarkan pemaparan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro tentang pelaksanaan Musrenbangnas.

NASIONAL | 9 Mei 2019

Bahan Peledak Ditemukan di Toko Ponsel Bekasi

Ruko itu disewa dua pria, yang satu sudah diamankan polisi.

NASIONAL | 9 Mei 2019

Ini Kesaksian Pemilik Toko yang Dikontrak Terduga Teroris di Bekasi

Kedua orang tersebut bukan merupakan warga Kota Bekasi.

NASIONAL | 9 Mei 2019

Penemuan Bahan Peledak, Penyewa Ruko Dikenal Agamis

Ruko itu bernama "Wanky", singkatan dari Ridwan dan Eky, dua penyewa yang berurusan dengan polisi.

NASIONAL | 9 Mei 2019

Kemkominfo Punya Peran Sentral Tangani Pencegahan Penyebaran Radikalisme

Kemkominfo bersama dengan BNPT akan terus berjalan bersama.

NASIONAL | 9 Mei 2019

Bambang Soesatyo Apresiasi Wacana Pemindahan Ibu Kota

Menurut Ketua DPR Bambang Soesatyo pemindahan Ibu Kota sangat positif sebagai sarana pertumbuhan perekonomian bangsa.

NASIONAL | 8 Mei 2019

Peresmian Dua atau Tiga PLBN Diharapkan Sebelum Oktober 2019

Empat Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dibangun pada 2019.

NASIONAL | 8 Mei 2019

Indonesia-Argentina Perkuat Kerjasama Bidang Pertanian

Amran pun berkomitmen segera merealisasikan ekspor produk pertanian ke negara Argentina.

NASIONAL | 8 Mei 2019

Jokowi Pantau Wilayah Calon Ibu Kota Negara

Jokowi memulai peninjauan dengan helikopter yang bertolak dari Bandara Tjilik Riwut, Kota Palangkaraya.

NASIONAL | 8 Mei 2019

Anggota V BPK Minta Pemprov Sumut Pertahankan Opini WTP

Hasil pemeriksaan BPK diharapkan segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan undang-undang.

NASIONAL | 8 Mei 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS