126 Murid SMA Ketahuan Sebar Bocoran UNBK

126 Murid SMA Ketahuan Sebar Bocoran UNBK
Ujian nasional berbasis komputer yang diikuti siswa SMA. ( Foto: Antara )
Maria Fatima Bona / FMB Jumat, 10 Mei 2019 | 10:36 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Irjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Muchlis R Luddin mengatakan, dari 8,3 juta peserta Ujian Nasional(UN), terdapat 126 peserta UN Berbasis Komputer (UNBK) tingkat SMA/SMK yang ketahuan melakukan kecurangan. Mereka ketahuan memotret soal UN dan menyebarkan ke media sosial (medsos).

Muchlis menuturkan, 126 peserta ini tersebar di 25 provinsi dengan sebaran yang tidak merata. Pasalnya, ada yang hanya terdapat satu atau dua perserta, tetapi ada juga yang melampaui angka 10 peserta. Ada pun provinsi tersebut adalah; Jawa Timur (21) kasus, Kalimatan Selatan (18), Lampung (13), Jawa Barat (13), dan Bali (12).

“Setiap laporan yang masuk diverfikasi terlebih dahulu oleh tim Irjen, dan laporan tersebut sudah terverifikasi dan sudah ada keterangan dari orangtua, guru, pengawas, dan kepala sekolah. Memang ia mengaku, memotret soal UNBK,” kata Muchlis kepada Suara Pembaruan, Jumat (10/5/2019).

Muchlis menuturkan, Kemdibkud mengantongi semua nama perserta dan sekolah tetapi, untuk menjaga masa depan anak, tidak akan mempublikasi sekolah dan identitas peserta untuk melindungi peserta tersebut. Tetapi, pada umumnya kecurangan ini dilakukan oleh peserta UNBK yang berada di kota.

Muchlis juga menambahkan, berdasarkan hasil penelurusan Tim Irjen, para peserta ini rata-rata memotret satu atau dua soal, kemudian menyebarkan ke medsos saat UN sedang berlangsung. Bahkan ada siswa yang mengaku memotret ketika selesai mengerjakan soal UN.

Hal ini menunjukan ada kelemahan dalam pengawasan UN. Maka, Muchlis menuturkan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) akan meningkatkan pengawasan pada peleksanaan UNBK di masa mendatang. Dalam hal ini akan merevisi tata tertib dalam Prosedur Oprasional Standar (POS) penyelenggara UN.

“Memang ini ada kelemahan dalam sistem pengawasan kita, itu yang menjadi masukan dan bahan evaluasi. Handphone memang dikumpulkan, tetapi ada yang lolos,”ujarnya.

Menurutnya, dari pengakuan peserta, pada umumnya mereka iseng memanfaatkan situasi saat pengawas lengah. Padahal mereka sebetulnya sudah selesai mengerjakan soal tersebut.

Selanjutnya, meski ada kecurangan, Muchlis menegaskan, pelaksanaan UN 2019 ini berjalan lancar. Pasalnya, dari 8,3 juta peserta yang terkonfirmasi melakukan kecurangan hanya 126 peserta. Sehingga jumlah tersebut sangat sedikit secara persentase. “Saya kira ini sebetulnya jumlahnya kecil dari total peserta UN,”ujarnya.

Sebagai informasi, para peserta ketahuan melakukan kecurangan resmi mendapat nilai nol untuk mata pelajaran tersebut. Meski begitu, Muchlis menuturkan, Kemdikbud tetap pempertimbangkan nasib peserta. Dalam hal ini, mereka tetap diberi kesempatan ikut ujian perbaikan pada Juni mendatang. Sedangkan pengawas, mereka tidak diperkenankan untuk menjadi pengawas UN di masa mendatang.

Sementara itu, Koordinator Nasional Jaringan Pemerhati Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengatakan, adanya kecurangan yang dilakukan perserta pada UNBK, tidak bisa disalahkan sepenuhnya kepada siswa. Sebab banyak laporan yang menunjukan bahwa pelaksanaan UNBK lemah pengawasan.

“Ada laporan pengawasnya datang terlambat, sering keluar ruangan, bahkan banyak juga yang mengawasi sambil main handphone. Jadi Kemdikbud harus fokus pada pengawasan juga,”ujarnya.

Lanjut Ubaid, sanksi pemberian nilai nol sebetulnya tidak peru dilakukan. Panitia UNBK cukup melakukan ujian perbaikan nilai untuk peserta. Serta memberi sanksi tambahan yakni para peserta dikarantina untuk pelatihan pendidikan karakter. Pasalnya, Ubaid menilai, kecurangan yang dilakukan siswa pada UNBK menunjukan kegagalan pendidikan karakter di sekolah. Sebab, pendidikan karakter terintegrasi dengan pembelajaran dan perilaku siswa di sekolah.

Untuk itu, Ubaid juga mendorong pemerintah untuk memperbanyak praktik pendidikan karakter. Jangan hanya sebatas teori. “Menurut saya pendidikan karakter yang digaungkan pemerintah selama ini masih sebatas teori di kurikulum, tetapi belum optimal diimplementasikan di sekolah karena masih banyak guru-guru yang masih merasa kebingungan bagaimana mengimplementasi pendidikan karakter,”kata Ubaid.



Sumber: Suara Pembaruan