Jika Diajak People Power, Pakar: Tolak Saja
INDEX

BISNIS-27 536.336 (-9.74)   |   COMPOSITE 6258.57 (-118.4)   |   DBX 1209.79 (-7.56)   |   I-GRADE 185.201 (-3.15)   |   IDX30 531.719 (-11.49)   |   IDX80 142.034 (-2.79)   |   IDXBUMN20 420.424 (-11.55)   |   IDXESGL 146.593 (-2.74)   |   IDXG30 145.132 (-2.95)   |   IDXHIDIV20 467.118 (-8.07)   |   IDXQ30 151.699 (-2.74)   |   IDXSMC-COM 284.118 (-6.96)   |   IDXSMC-LIQ 356.602 (-8.98)   |   IDXV30 142.342 (-4.12)   |   INFOBANK15 1078.54 (-23.31)   |   Investor33 455.425 (-8.95)   |   ISSI 183.228 (-3.1)   |   JII 646.305 (-9.76)   |   JII70 225.666 (-3.53)   |   KOMPAS100 1262.11 (-23.67)   |   LQ45 987.949 (-21.07)   |   MBX 1725.55 (-36.04)   |   MNC36 336.055 (-6.76)   |   PEFINDO25 332.023 (-6.72)   |   SMInfra18 316.891 (-5.9)   |   SRI-KEHATI 389.555 (-8.04)   |  

Jika Diajak People Power, Pakar: Tolak Saja

Selasa, 14 Mei 2019 | 17:10 WIB
Oleh : YUD

Purwokerto, Beritasatu.com - Masyarakat diimbau untuk menolak jika diajak untuk mengikuti gerakan "people power" atau pengerahan kekuatan massa pada tanggal 22 Mei 2019 di Jakarta, kata pakar hukum dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof Hibnu Nugroho.

"Saya kira harus dipikir secara jernih, apa fungsinya, ditolak saja, lebih baik bekerja pada tugasnya masing-masing. Alat kelengkapan negara jalan, sistem KPU juga jalan sedemikian rupa," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (14/5/2019).

Ia mengatakan permasalahan pengerahan kekuatan massa itu tergantung dari niat dan tujuannya, sehingga jika berkaitan dengan kekuasaan negara atau pemerintahan, hal itu berpotensi masuk dalam kategori makar.

Menurut dia, konsep makar berasal dari kata "makaro" yang berarti menghasut atau menipu dalam rangka untuk menggerakkan orang terhadap pemerintahan yang sah seperti yang tercantum dalam Pasal 104, Pasal 106, dan Pasal 107 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

"Yang kita takutkan, konsep people power ini sebagai sasaran antara yang kemudian dapat mengacaukan. Sasaran antara, misalkan, tidak terima atas putusan, kan ladang hukumnya sudah cukup ke Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum), tidak terima kan ada MK (Mahkamah Konstitusi), kenapa ramai-ramai (people power)," ucap Wakil Rektor II Unsoed itu.

Oleh karena itu, kata dia, jika sasaran antara dalam gerakan pengerahan kekuatan massa yang akan berlangsung pada tanggal 22 Mei 2019 ditujukan untuk tidak menerima putusan KPU, hal tersebut berpotensi ke arah makar.

"Makar dalam ilmu hukum merupakan delik formil, tidak ada akibat, tidak perlu ada akibat yang terjadi. Jika ada orang yang merumuskan, mengajak, itu sudah kena (delik formil)," tuturnya.

Menurut dia, potensi tindakan makar dalam gerakan pengerahan kekuatan massa pada tanggal 22 Mei 2019 itu lebih mengarah pada pelanggaran Pasal 107 KUHP karena bertujuan mengganti pemerintahan yang sah.

Terkait dengan hal itu, dia mengimbau agar gerakan pengerahan kekuatan massa tersebut tidak usah dilaksanakan dan digantikan dengan menggunakan saluran hukum yang ada.

"Ditolak saja, jangan ikut-ikutan (gerakan pengerahan kekuatan massa), lebih baik bekerja pada posisinya saja. Kalau memang tidak sesuai, gunakan jalur hukum yang ada, Bawaslu ada, Mahkamah Konstitusi ada," ujarnya, menegaskan.



Sumber: ANTARA


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Ratna Dinilai Tidak Konsisten Berikan Keterangan

Ratna Sarumpaet dianggap tidak konsisten dalam memberikan keterangan dalam persidangan.

NASIONAL | 14 Mei 2019

Polisi Jadwalkan Pemanggilan Kedua Permadi dan Lieus

Penyidik Badan Reserse Kriminal menjadwalkan pemanggilan kedua untuk politisi Permadi serta aktivis Lieus Sungkharisma pada Jumat (17/5/2019).

NASIONAL | 14 Mei 2019

Ramadan Bulan untuk Kuatkan Daya Rekat Persaudaraan

Makna jihad adalah memperjuangkan nilai Islam berupa perdamaian, kesejahteraan, dan keadilan.

NASIONAL | 14 Mei 2019

Permadi Akan Penuhi Panggilan Polisi

Permadi mengatakan akan memenuhi panggilan pertama pemeriksaan Polda Metro Jaya sebagai saksi terkait dugaan tindakan makar pada Rabu (15/5/2019).

NASIONAL | 14 Mei 2019

Pembangunan Jembatan di Nduga Tak Terganggu Kontak Tembak

Kontak tembak antara TNI dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB), tidak mempengaruhi pembangunan jembatan di Kabupaten Nduga.

NASIONAL | 14 Mei 2019

Rumah Murah Amindotek Group di Serang Sudah Terbangun 185 Unit

Pihaknya akan membangun 800 unit rumah di Serang.

NASIONAL | 14 Mei 2019

Rano Karno Melenggang, Miing Gagal ke Senayan

Miing dikepung oleh sejumlah caleg yang mumpuni atau memiliki modal sosial serta modal finansial yang cukup besar.

NASIONAL | 14 Mei 2019

Pemprov Sulteng Jamin Ketersediaan Armada Angkutan Lebaran

Meski terjadi peningkatan arus mudik Lebaran, namun jumlah armada yang ada masih mampu mengatasi lonjakan arus mudik di Sulawesi Tengah.

NASIONAL | 14 Mei 2019

Belum Jadi Buron, Polisi Yakin Bachtiar Nasir Pulang

Nasir yang tidak datang memenuhi panggilan ketiga polisi pada Selasa (14/5/2019) informasinya tengah menuju arah pulang.

NASIONAL | 14 Mei 2019

Anggota DPRD Bali Saling Pukul, Satu Korban Masuk Rumah Sakit

Ketua Fraksi PDIP DPRd Bali, I Kadek Diana, mengalami luka berdarah di bagian pelipis kanan.

NASIONAL | 14 Mei 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS