Berantas Ujaran Kebencian dan Hoax Secara Tegas Tanpa Kecuali

Berantas Ujaran Kebencian dan Hoax Secara Tegas Tanpa Kecuali
Indriyanto Seno Adji ( Foto: Istimewa )
Fana Suparman / WM Selasa, 14 Mei 2019 | 22:38 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Ujaran kebencian dan hoax harus diberantas secara tegas dan tanpa kecuali. Hal ini penting lantaran ujaran kebencian dan hoax, apalagi yang tersebar luas telah melanggar koridor dan norma hukum. Bahkan, menciptakan ketidaknyamanan di masyarakat dan institusi kenegaraan.

"Persoalannya bukan pada efektif tidaknya sikap tegas Polri dalam menangani ujaran kebencian dan hoax ini, tapi bagaimana penegakan hukum dilakukan secara tegas dan tanpa kecuali. Ujaran kebencian dan hoaks yang terviral ini sudah jelas melanggar koridor dan norma hukum, bahkan sudah tidak obyektif, tidak konstruktif, dilakukan secara kasar dan tidak sopan serta menciptakan ketidaknyamanan publik juga institusi kenegaraan, karena itu Negara harus hadir untuk menegakkan hukum," kata Guru Besar Hukum Pidana dari Universitas Krisnadwipayana Indriyanto Seno Adji kepada Beritasatu.com, Senin (13/5/2019) malam.

Indriyanto menyatakan, kehadiran Negara bagi penegakan hukum tidak bisa dipersepsikan sebagai tindakan represi. Negara, katanya, tetap menjamin kebebasan di alam demokrasi ini. Menurutnya, penegakan hukum dilakukan untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan terhadap kebebasan.

"Karena kebebasan itu tidak absolut dan ada limitasi-limitasinya, yaitu larangan hate speech, penistaan, penghinaan, tindakan dan ucapan yang mengarah pada revolusi terhadap kekuasaan negara yang sah maupun simbol-simbol kenegaraan. Karena itu hindari kata perbuatan yang mengandung actual malice sebagai basis pemidanaan," katanya.

Indriyanto menilai, aparat penegak hukum telah ketat dan selektif dalam mengamati ada tidaknya pelanggaran koridor hukum. Sejauh ini, kata Indriyanto aparat penegak hukum tidak mengobral menggunakan pasal makar untuk menjerat pelaku ujaran kebencian dan hoax.

"Pasal Makar adalah last resort bila siapapun melakukan ancaman terhadap kekuasaan negara secara inkonstitusional," katanya.

Indriyanto, yang juga Tim Asistensi Hukum bentukan Menko Polhukam Wiranto, mengatakan, ujaran kebencian dan hoax yang masih marak meski Pemilu sudah selesai dan saat ini memasuki bulan Ramadan dipengaruhi oleh kondisi politik terkait Pemilu serentak termasuk utamanya Pilpres, meskipun cara dan pola yang digunakan sudah menyimpangi norma dan etika secara politik dan hukum. Namun, Indriyanto enggan berspekulasi saat dikonfirmasi mengenai adanya pihak tertentu yang diduga sengaja memanasi hati dan pikiran massa, terutama terkait narasi kecurangan pemilu sehingga sewaktu-waktu gampang dipantik agar terbakar dan menciptakan gelombang people power.

Indriyanto menyerahkan kepada aparat penegak hukum untuk mengusut hal tersebut. Ditegaskan, Tim Asistensi Hukum hanya memberikan asistensi terhadap kendala-kendala yang dihadapi penegak hukum.

"Sebaiknya itu menjadi tugas dan wewenang aparat penegak hukum untuk menilai subyek dan obyek perbuatan yang diduga sengaja memanasi hati dan pikiran massa untuk menciptakan people power. Tim Asistensi Hukum hanya memberi asistensi terhadap kendala-kendala dan pemecahan secara hukum atas masalah tersebut. Tim Asistensi Hukum tidak melakukan intervensi terhadap aparat penegak hukum dalam menangani substansi litaligasi kasus-kasusnya. Jadi aparat penegak hukum lah yqng memahami siapa dan apa yang dilakukan pihak-pihak tertentu itu," katanya.



Sumber: Suara Pembaruan