KPK Tindaklanjuti Laporan Dugaan Jual-Beli Jabatan Rektor

KPK Tindaklanjuti Laporan Dugaan Jual-Beli Jabatan Rektor
Laode Muhammad Syarif. ( Foto: Antara )
Fana Suparman / JAS Rabu, 15 Mei 2019 | 22:02 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku menerima banyak laporan mengenai dugaan suap terkait pengisian jabatan rektor perguruan tinggi negeri. Lembaga Antikorupsi memastikan bakal menindaklanjuti laporan-laporan tersebut.

"Ya itu ditindaklanjuti," kata Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif usai mengisi kegiatan Koordinasi Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Tindak lanjut itu salah satunya dilakukan KPK dengan mengklarifikasi laporan yang diterima. Syarif mengungkapkan, terdapat sejumlah potensi terjadinya korupsi dalam proses pengisian rektor.

"Jadi KPK memang perlu diklarifikasi lagi, tetapi (KPK) banyak mendapatkan laporan bahwa sistem pemilihan rektor itu mempunyai potensi-potensi korupsi seperti itu," ungkapnya.

KPK sebelumnya mengakui telah menerima laporan dugaan jual-beli jabatan rektor Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAIN) yang berada di bawah naungan Kementerian Agama (Kemag). Tak hanya PTAIN, Syarif menuturkan pihaknya juga menerima laporan jual beli jabatan rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang berada di bawah naungan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristek Dikti).

Syarif menuturkan, potensi jual beli jabatan di PTN terjadi salah satunya lantaran adanya 30 persen suara yang dimiliki Kemristek Dikti dalam pemilihan calon rektor.

"Enggak, dua-duanya baik itu Kemristek Dikti maupun Kementerian Agama ada (potensi korupsi). Jadi kalau di Kemristek Dikti itu kan ada kuota yang diberikan kepada Menteri itu kan suaranya persen 30 persen itu biasanya bisa disalahgunakan," ungkapnya.

Syarif menekankan Lembaga Antikorupsi menaruh perhatian penuh mengenai proses pengisian jabatan rektor. Bahkan, kata Syarif pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kemristek Dikti dan Kementerian Agama untuk mencegah jual beli jabatan rektor ini.

Syarif berharap sebelum laporan tersebut masuk ranah hukum, kementerian terkait membenahi dan membangun sistem pencegahan korupsi.

"Kita melakukan banyak hal salah satunya kita melakukan kerja sama yaitu pengendalian conflict of interest (konfilk kepentingan) di dalam perguruan tinggi, pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi dan memperbaiki tata kelola perguruan tingginya itu sendiri. Salah satunya itu adalah tentang bagaimana memperbaiki sistem pemilihan rektor. Jadi ini regulasinya masih tetap sama tetapi kami kerja samakan dengan Kemristek Dikti agar lebih baik lagi ke depannya," katanya.



Sumber: Suara Pembaruan