Komut PT Hosion Sejati Minta PPATK Buka Semua Rekening Perusahaan

Komut PT Hosion Sejati Minta PPATK Buka Semua Rekening Perusahaan
KHW, ketiga dari kiri ketika diadakan perjanjian perdamaian. ( Foto: istimewa )
Siprianus Edi Hardum / EHD Kamis, 16 Mei 2019 | 00:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisaris Utama PT Hosion Sejati, Kang Hoke Wijaya (KHW), meminta Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) agar turun tangan untuk membuka semua rekening perusahaan pemasok alutsita miliknya itu. "Ternasuk semua rekening koran pemegang sahamnya," kata Kang Hoke Wijaya, Kamis (16/5/2019).

Wijaya mengatakan, PPATK perlu juga memeriksa seluruh mutasi keuangannya di semua rekening itu. "Takutnya kalau tidak diaudit-audit atau diblokir rekening-rekening yang terlibat uang-uang yang harusnya disita untuk negara dari penggelapan pajak maka akan dibawa keluar," kata Wijaya.

Sebagaimana diberitakan, sejak sekitar sejak 80 hari lalu Wijaya ditahan pihak Badan Reserse dan Kriminal Polri karena diduga melakukan penggelapan uang perusahaan pada Desember 2012 - Desember 2014.

Sementara Wijaya sendiri mengatakan, ia berada dalam tahanan akibat rekayasa kebohongan yang sangat zalim. "Permintaan saya agar perusahaan diaudit tidak pernah dilaksanakan, padahal di situlah kunci mengungkap kebenaran,” katanya.

Selain itu, kata Wijaya, audit itu akan mengungkap manipulasi pajak yang terjadi dalam perusahaan yang bergerak dalam bidang alutsista TNI. Selama ini PT Hosion menjalin bisnis dengan sejumlah negara. "Ratusan miliar perputaran uang di sejumlah rekening perusahaan, namun laporan pajak perusahaan tersebut ternyata tidak benar,” kata dia.

Wijaya juga menyebutkan NPWP PT Hosion bernomor 01.466.141.7-606.000 di Jalan Manyar Tirtonoyo VII Nomor 18, Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur.

“Silahkan saja dicek dan bandingkan dengan pendapatan perusahaan, apakah masuk akal atau tidak ? Saya yakin ada manipulasi pajak, sehingga mereka tak mau mengaudit perusahaan secara terbuka dan jujur. Apalagi pada 2015, PT Hosion ternyata tak ikut tax amnesty. Ini kan aneh perusahaan sebesar itu tak mau ikutan,” kata dia.

Wijaya bercerita, kemelut di perusahaannya itu berawal dari kecurigaannya atas sejumlah kejanggalan di perusahaan. Termasuk di antaranya adalah deviden untuknya yang macet sejak 2015 hingga 2019.

Padahal ia adalah pemegang saham mayoritas yang nilainya adalah 60% dari total saham. Jadi jika diakumulasi, ia menderita kerugian mencapai Rp 200 miliar.

Setelah ditelusuri, ternyata akte perusahaan telah berubah tanpa sepengetahuannya. KHW bercerita, ia menemukan fakta perubahan akte oleh ATS pada notaris berinisial S di Subabaya, Jawa Timur. Dalam akte perubahan, muncul nama ATS yang mengangkat dirinya sendiri menjadi direktur utama. "Kok bisa perubahan akte itu dilakukan tanpa RUPS?," katanya.

Padahal di akte perusahaan bernomor 41 tanggal 28 Maret 2013, nama direktur utama adalah Susiana yang tidak lain adalah ibu kandung ATS yang sekarang sudah almarhumah.

Masalah lainnya yang paling mengejutkan bagi Wijaya adalah sahamnya juga sudah beralih ke tangan ATS. "Aneh kan, ada juga saham berubah kepada adik dari almarhumah Susiana, kok bisa saham saya beralih begitu saja. Tanpa RUPS dan serah terima yang sah,” kata Wijaya.

 



Sumber: BeritaSatu.com