Keterwakilan Perempuan di DPRD Jatim Hanya 18,4%

Keterwakilan Perempuan di DPRD Jatim Hanya 18,4%
Seorang baakal calon anggota legislatif (caleg) Pemilu 2019 menunjukkan surat rekomendasi dari Kepolisian setelah mengurus surat keterangan catatan kepolisian (SKCK). ( Foto: Antara )
Aries Sudiono / JEM Kamis, 16 Mei 2019 | 15:36 WIB

Surabaya, Beritasatu.com - Sejumlah 22 calon anggota legislatif (caleg) perempuan lolos ke DPRD Provinsi Jatim atau mencapai 18,4% dari total 120 kursi yang diperebutkan untuk DPRD Jatim di Pemilu 2019. Namun jumlah itu belum mampu memenuhi amanat UU 10/2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD yang mensyaratkan 30% keterwakilan perempuan di legislatif.

Dari 22 caleg perempuan yang lolos ke DPRD Jatim, terbanyak dari PKB yakni 11 orang. Jumlah ini bertambah dibanding hasil Pemilu 2014 baru mencapai 9 orang. Urutan kedua berasal dari PDI-P sejumlah 8 orang, disusul Partai Demokrat, Partai Nasdem dan PPP masing-masing satu orang.

Sementara Partai Gerindra, Golkar, PAN, PKS, Hanura, dan PBB, gagal meloloskan kader-kader perempuan ke DPRD Jatim. Menurut Wakil Ketua DPW PKB Jatim Anik Maslachah, keberhasil kader perempuan dari partainya karena mayoritas mempunyai modal sosial tinggi dibanding modal finansial.

“Mereka menjadi aktivis atau pimpinan organisasi Nahdlatul Ulama (NU) minimal di tingkat kabupaten/kota,” kata Anik kepada Suara Pembaruan, Kamis (16/5/2019).

Selain itu, ada caleg perempuan PKB yang berkapasitas Ketua Muslimat NU Pasuruan Aida Fitriati, Ketua Muslimat NU Banyuwangi Ma’mudah Harun, dan Ketua Muslimat NU Malang Khofidah. Kader perempuan PKB lainnya yang lolos ke DPRD Jatim adalah Aisya Lilia Agustini yang dikenal sebagai Pengurus Wilayah Muslimat NU Jatim.

Kemidian Khozanah Hidayati menjabat bendahara Muslimat Tuban, Anik Maslahah sebagai ketua Perempuan Bangsa Jatim dan Umi Zahroh pengurus Perempuan Bangsa Pusat, Lailatul Qodriyah sebagai wakil ketua Perempuan Bangsa Lumajang, Hikmah Bafaqih mantan ketua PW Fatayat Jatim, dan Ufik Zuroida sebagai wakil ketua Perempuan Bangsa Gresik serta pengurus di lembaga Perempuan Bangsa Jatim. Anik mengatakan, agar popularitas caleg semakin tinggi di mata masyarakat maka dukungan utamanya harus menjadi aktivis.

“Mereka (perempuan) untuk bisa lebih dikenal masyarakat dan kemudian mudah membentuk jaringan, adalah berkiprah di organisasi. Seberapapun banyaknya finansial ang dikeluarkan sebagai biaya politik, manakala tidak memiliki modal sosial, saya kira bisa mengalami kegagalan. Karena awal orang menentukan pilihan adalah mengenal dulu, kemudian popularitasnya dan baru elektabilitas,” tandasnya.

Pada bagian lain Anik mengakui karena caleg perempuan tersebut aktif di organisasi, maka pimpinan PKB meletakkan di nomor urut terdepan sehingga dapat menjadi perhatian publik untuk memilih mereka.



Sumber: Suara Pembaruan