Mengatasi Darurat Air Bersih di Labuan

Mengatasi Darurat Air Bersih di Labuan
Pertemuan membahas pasokanair bersih di Labuan Bajo. ( Foto: Beritasatu / Albert Nonto )
Albert W Nonto / HA Kamis, 16 Mei 2019 | 19:05 WIB

Bajo Labuan Bajo, Beritasatu.com - Upaya serius lintas departemen perlu segera dilakukan lebih intensif untuk mengatasi masalah pasokan air bersih di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), demi menunjang perkembangan kota tersebut menjadi salah satu dari empat super prioritas sektor destinasi pariwisata nasional.

Kondisi terkini di lapangan menunjukan, ada gap antara kebutuhan dan ketersediaan air bersih. Sebagian besar masyarakat mengeluhkan kelangkaan air bersih yang sudah berlangsung cukup lama. Untuk itu pemeritah daerah perlu proaktif melakukan segala macam cara misalnya mencari sumber-sumber air baku yang baru atau menambah kapasitas dari sumber yang ada agar kebutuhan dasar tersebut segera dipenuhi.

Poin-poin tersebut mengemuka dalam diskusi dan pertemuan antara Biro Komunikasi Publik, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan aparat pemerintah daerah tingkat II Manggarai Barat, di Labuan Bajo, belum lama ini. Kegiatan tersebut bertujuan melakukan sosialisasi keterbukaan publik PUPR kepada para stakeholder di daerah tersebut.

Kepala Bagian Pelayanan Informasi dan Umum Biro Komunikasi Publik PUPR Joko Karsono mendorong agar pertemuan koordinasi antara PUPR dengan aparat pemda menghasilkan langkah nyata. Pemda dan perusahaan daerah air minum (PDAM) diminta untuk segera melakukan kajian kebutuhan dan disampaikan ke pemerintah pusat untuk diambil tindakan yang perlu.

“Pemda dan PDAM perlu proaktif melakukan kajian awal, agar segera disampaikan ke pusat. Kerja sama antara pihak perlu diperkuat, bukan hanya di mulut saja, tapi harus dalam tindakan nyata agar kebutuhan dasar rakyat ini benar-benar terpenuhi, dalam hal ini kebutuhan air minum. Keinginan rakyat ini harus diwujudkan dalam rencana tahunan dan diajukan ke pemerintah pusat, jika Pemda tidak sanggup membiayai sendiri,” kata Joko.

Saat ini, 11 reservoir yang ada di sekitar Labuan Bajo hanya bisa memasok 40 liter/detik untuk melayani kurang lebih 5.000 pelanggan. Idealnya pasokan harus ditambah menjadi 60 liter/detik untuk mengantisipasi pertumbuhan penduduk. Pasokan Cukup Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTT, Kementrian PUPR, Herman Tobo menjelaskan kapasitas air yang dihasilkan oleh Water Treatment Plant (WTP) atau Instalasi Pengolahan Air (IPA) Wae Mese sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Kota Labuan Bajo dan sekitarnya. Yang dibutuhkan adalah penambahan IPA agar produksi bertambah.

Herman menjelaskan, pasokan bahan baku air selama ini didapat dari Wae Mese. Dari sisi bahan baku sebenarnya sudah memadai untuk kebutuhan hingga lima tahun ke dengan pertumbuhan penduduk kurang lebih 4% per tahun.

Dirut PDAM Wae Mbeliling Aurelius H. Endo juga sepakat setidaknya untuk tiga hingga lima tahun ke depan, Wae Mese masih cukup memadai sebagai sumber air bersih. Aurelius dalam waktu singkat akan memaparkan rencana penambahan IPA pada kementerian PUPR di Kupang.

Namun, Joko Karsono menyarankan agar Pemda Mabar segera melakukan kajian awal untuk mencari sumber air baku baru bagi kebutuhan di masa depan. Seorang pejabat di Manggarai Barat, Martin Ban, melihat bahwa ada sumber air yang bisa dipertimbangkan yakni Cunca Wulang di Kecamatan Mbeliling, Manggarai Barat.

Seorang ibu rumah tangga di Labuan Bajo, Maria Matildis, sudah lama mengeluhkan kelangkaan air bersih untuk cuci dan mandi. Dalam seminggu hanya dua kali rumahnya dialiri air bersih. Sebagian dari mereka terpaksa harus membeli air galon untuk air minum. Ada juga yang terpaksa membeli melalui mobil tangki seharga Rp 150.000 per tangki.

Sumber lain menyebutkan, bahwa selama ini PDAM hanya memprioritaskan hotel dan restoran dalam mensuplai air. Hal itu dibantah oleh Aurelius. Selama ini mereka memasok air kepada rumah tangga maupun hotel secara merata sesuai kebutuhan masing-masing, ujarnya.

Menurut pengamat dan praktisi komunikasi publik dari Persona Consulting, Albert W N, koordinasi antar-intansi selama ini menjadi pekerjaan besar yang cukup sulit dilaksanakan. Kesombangan dan ego sektoral terjadi hampir di semua instansi yang menghambat implementasi kebijakan pemerintah di lapangan. Hampir semua pihak hanya berpikir untuk kepentingan sektor dan bidangnya sendiri.

Sementara itu, komisioner Komisi Informasi Publik (KIP) Romanus Ndau Lendong kembali menekankan pentingnya keterbukaan pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan air bersih di Labuan Bajo, agar pemerintah pusat bisa merespons kebutuhan teresebut sesegera mungkin.

“Percuma kampanye besar-besaran Labuan Bajo sebagai salah satu destinasi super prioritas. Jika tidak didukung infrastruktur dasar seperti air minum bersih, maka wisatawan akan kapok ke Labuan Bajo,” kata Romanus.

Karenanya dia mendorong semua pihak, seperti kementerian PUPR, Pemda Manggarai Barat, Otorita Pariwisata Labuan Bajo, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk segera memecahkan masalah air bersih di sana secara komprehensif.

“Jangan sampai ada interest pribadi dari masing-masing pihak yang disembunyikan sehingga potensial menimbulkan pemerintahan yang tidak efektif, tertutup dan tidak akuntabel,” katanya.

“Sekarang era keterbukaan, mari sampaikan semuanya kepada publik secara terbuka dan tranparan.”

Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat, Rofinus Mbon dalam pertemuan dengan pajabat Kementerian PUPR itu juga kembali menekankan bahwa pemerintah akan bekerja keras untuk menyelesaian masalah kecukupan air bersih di Labuan Bajo. Karena itu dia bersyukur pejabat dari PUPR bisa melakukan dialog dan kunjungan di lapangan agar bisa mendapatkan gambaran riil.