Guru Besar IPB: Soal Ketahanan Pangan Harus Dilihat Secara Cermat

Guru Besar IPB: Soal Ketahanan Pangan Harus Dilihat Secara Cermat
Presiden Joko Widodo mengecek stok beras di Kompleks Pergudangan Bulog, Jakarta, 10 Januari 2019. ( Foto: Antara / Puspa Perwitasari )
Feriawan Hidayat / FER Jumat, 17 Mei 2019 | 21:42 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk, kebutuhan akan pangan pun juga ikut bertambah. Sayangnya, kenaikan jumlah penduduk dan ketersediaan pangan tidak selalu berjalan beriringan.

Seperti dikutip dari laman LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) pada 25 September 2017, Indonesia dapat terancam mengalami krisis pangan dalam 10 hingga 20 tahun ke depan.

Ada banyak hal yang menyebabkan suatu wilayah terancam mengalami krisis pangan seperti berkurangnya petani, keterbatasan sumber pangan, keterbatasan lahan, hingga keamanan pangan agar layak dikonsumsi masyarakat.

"Ketahanan pangan tujuannya adalah untuk memungkinkan atau memperoleh suatu kondisi di mana setiap individu, semua penduduk itu mampu hidup aktif, sehat, produktif secara berkelanjutan,” tutur Guru Besar Food Processing Engineering Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof Purwiyatno Hariyadi, dalam keterangan pers yang diterima Beritasatu.com, Jumat (17/5/2019).

Ketahanan Pangan IPB

Menurut Purwiyatno, ketahanan pangan tidak bisa dirata-rata dan harus dilihat secara cermat. Lebih lanjut, Purwiyatno mengatakan, ketahanan pangan dapat dipenuhi dengan jumlah, mutu, dan keamanan pangannya.

"(Pangan) Memang harus tersedia dari waktu ke waktu, daerah ke daerah, dan itu bisa diakses oleh setiap individu,” tegasnya mengenai ketersediaan pangan.

Selain itu, Purwiyatno juga mengatakan ada faktor lain yang memengaruhi ketersediaan pangan seperti ketersediaan lahan, perubahan iklim, dan keamanan pangan, yang semuanya saling berkaitan.

Terkait penelitian dan pengembangan serta inovasi untuk memungkinkan penguatan ketahanan pangan, akademisi yang juga aktif di Codex National Committee ini mengatakan, upaya itu harus didukung dan disambut baik selama membawa manfaat dan nilai positif.

"Setiap prakarsa atau inisiatif untuk bisa memperbaiki atau meningkatkan ketersediaan (pangan) itu harus dieksplor, digali dan dikembangkan,” ungkap Purwiyatno.

Purwiyatno juga menyampaikan, pemanfaatan maksimal dan pengurangan bagian yang terbuang dari bahan baku pangan bisa berkontribusi terhadap penguatan ketahanan pangan. Hal ini pun dapat dilakukan dengan kerja sama antara pemerintah, industri pangan serta masyarakat.

Terkait hal itu, Ajinomoto juga melakukan upaya serupa untuk mengatasi ancaman krisis pangan kedepannya. Beberapa hal yang dilakukan perusahaan produsen umami ini adalah penggunaan dan pemanfaatan kembali sumber daya alam dengan cermat seperti pemanfaatan hasil samping proses fermentasi dengan mendaur ulangnya menjadi pupuk organik untuk tanaman tebu yang menjadi bahan bakunya, pemanfaatan ini lebih dikenal dengan Siklus Bio (Bio-Cycle).

Di Thailand, Ajinomoto juga memanfaatkan sumber bahan baku lain seperti jerami untuk menggantikan singkong sebagai bahan baku produksi asam aminonya.

Menurut Ajinomoto, pemanfaatan jerami dapat menekan dampak air dalam produksi mereka hingga 75 persen serta mengurangi penggunaan lahan dari 3.000 hektar menjadi nol. Dengan langkah ini, lahan yang sebelumnya hanya ditujukan untuk tanaman produksi bisa dialihkan menjadi lahan pertanian pangan yang produktif.

Terlepas dari itu, Purwiyatno mengatakan, ada banyak hal yang harus diperbaiki dan ditingkatkan, mulai dari penanganan masa panen, pengolahan, mutu dan keamanan pangan, distribusi pangan, hingga ketersediaan bahan bakunya.

"Ada beberapa hal secara industri bisa lakukan, pertama mampu membangun keterkaitan hulu-hilir dan harus difasilitasi dengan pemerintah, bagaimana dia mengembangkan proses industrinya tersebut terkait dengan bahan baku yang dikembangkan di Indonesia,” tandas Purwiyatno.

 



Sumber: BeritaSatu.com