Gubernur, Kapolda dan Pangdam Jatim Imbau Warga Tidak Ikut-ikutan ke Jakarta

Gubernur, Kapolda dan Pangdam Jatim Imbau Warga Tidak Ikut-ikutan ke Jakarta
Khofifah Indar Parawansa. ( Foto: Antara )
Aries Sudiono / FMB Sabtu, 18 Mei 2019 | 16:00 WIB

Surabaya, Beritasatu.com - Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengimbau agar masyarakat Jatim tidak mudah terprovokasi ajakan hadir ikut demo people power di depan kantor Komisi Pemilihan Umum RI Pusat di Jakarta, Rabu (22/5/2019) mendatang. Warga Jatim diminta tetap tenang dan menyerahkan permasalahan Pemilu Presiden (Pilpres) kepada prosedur dan proses hukum yang sudah tersedia.

“Mari kita melakukan ibadah puasa dengan khusyuk di pesantren masing-masing, di rumah masing-masing. Jadi saya mohon kita melakukan dengan khidmat, ndak usah ke luar kota. Ndak usah ke luar Jatim,” ujar Khofifah menjawab pertanyaan wartawan, Jumat (17/5/2019) sore.

Khofifah lebih lanjut menjelaskan, bahwa proses rekapitulasi pemilu di daerah sudah selesai. Dari TPS, kemudian kabupaten-kota dan provinsi, semuanya sudah selesai. Itu artinya proses konstitusi (Pileg dan Pilpres) di Jatim sudah selesai. “Proses untuk bisa memberikan apresiasi terhadap seluruh dinamika masing-masing juga selesai. Jadi saya mohon kita khidmat pada bulan Ramadan. Kita maksimalkan ibadah kita di rumah masing-masing, di masjid dan mushala masing-masing,” ujar Gubernur Jatim.

Sementara itu Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan beserta Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Wisnoe Prasetja Boedi secara bersama-sama mengimbau agar warga masyarakat Jatim tidak ikut-ikutan datang ke Jakarta dalam aksi demo bertajuk people power di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Rabu (22/5/2019) mendatang. Aparat keamanan gabungan TNI-Polri akan melakukan pengawasan dan sweeping ketat di kawasan perbatasan Jatim, seperti di Banyuwangi, Ngawi, Pacitan, Bojonegoro dan Tuban, serta mengawasi pergerakan massa penumpang di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, serta sejumlah bandar udara (bandara), termasuk terminal-terminal bus dan mobil penumpang umum (MPU).

Sweeping itu juga akan dilakukan terhadap massa bersenjata tajam yang mungkin masih saja ada massa yang akan bertolak ke Jakarta dalam rangka people power 22 Mei,” ujar Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan, Jumat (17/5/2019) sore.

Untuk memperkuat pengawasan dan sweeping yang dilakukan, Polda Jatim beserta jajaran akan di-back-up aparat TNI dari Kodam V/Brawijaya beserta jajaran. Terhadap pelanggaran membawa senjata tajam, terlebih lagi alat-alat lain yang aneh, akan ditindak tegas, tandas Luki. Menurut Luki tindakan tegas perlu diambil terhadap segala potensi yang bisa memicu kerusuhan dan perpecahan.

“Di wilayah-wilayah perbatasan akan kami jaga. Kalau sampai ada yang membawa senjata tajam, kita pasti akan lakukan sweeping dan kami akan lakukan tindakan tegas,” tandasnya lagi. Menurut Kapolda, upaya persuasif tetap akan dikedepankan. “Sejak beberapa hari ini misalnya, Polda Jatim bersama TNI dan Pemprov Jatim melakukan pendekatan kepada para tokoh agama dan pimpinan ormas di Jatim untuk mencegah upaya-upaya inkonstitusional tersebut. Kita lakukan tahapan-tahapan sesuai SOP (Standar Operasiona Prosedur). Kita imbau kepada tokoh-tokoh masyarakat, dari pemerintah setempat semua kita libatkan,” katanya.

Luki juga mengingatkan kepada semua pihak untuk menjaga kesucian Ramadan, dengan tidak membuat tindakan yang mengganggu masyarakat. Isu people power, menurut Luki dapat berpotensi menimbulkan konflik sosial di masyarakat. Karenanya kami mengimbau masyarakat untuk menfilter segala informasi dan ajakan yang provokatif. Luki mengatakan, gerakan mobilisasi massa merupakan gerakan inkonstitusional. Momen tersebut sengaja dibuat oleh sebagian pihak yang ingin menjadikan negara tidak kondusif.

“Ini (gerakan massa) yang berbahaya, sebab bisa memecah nilai-nilai persatuan bangsa,” kata Luki sambil membenarkan, Gubernur Jatim sudah mengambil langkah antisipatif bersama para tokoh ulama dan tokoh masyarakat lainnya guna mencegah niat sebagian warga masyarakat ke gerakanb people power di Jakarta. Kalau masih ingin menyuarakan pendapat (terkait pemilu), Luki mempersilakan tetap di Jatim saja.

“Silakan kegiatan di Jatim saja. Kita jaga. Kita sediakan tempat,” katanya. Luki mengkhawatirkan jika nekad datang ke Jakarta pada 22 Mei, justru akan memperkeruh suasana dan memicu terjadinya perpecahan bangsa. Ia mengingatkan, semua usulan (protes terkait pemilu) sudah diterima oleh Bawaslu dan sudah ditindaklanjuti.



Sumber: Suara Pembaruan