KPK Telaah Dokumen Sitaan Kasus Pengadaan Kapal di BC

KPK Telaah Dokumen Sitaan Kasus Pengadaan Kapal di BC
Ilustrasi KPK ( Foto: BeritaSatu Photo / Uthan A Rachim )
Fana Suparman / YS Kamis, 23 Mei 2019 | 15:37 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menelaah sejumlah dokumen terkait pengadaan kapal patroli di Ditjen Bea dan Cukai serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dokumen-dokumen itu disita tim penyidik dari sejumlah lokasi terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan kapal di Bea Cukai dan KKP beberapa waktu lalu.

“Kami mempelajari dokumen-dokumen yang sudah didapatkan dalam proses penggeledahan di sekitar lima lokasi minggu lalu ya,” kata Jubir KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (23/5/2019).

Selain menelaah dokumen-dokumen yang telah disita, tim penyidik juga bakal segera memeriksa sejumlah pihak, terutama empat orang yang telah menyandang status tersangka. Febri mengatakan, pemanggilan dan pemeriksaan terhadap pada pihak terkait akan dilakukan dalam waktu dekat sesuai kebutuhan penyidikan.

“Pemeriksaan saksi atau tersangka juga segera akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan penyidik,” katanya.

Diketahui, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka terkait dua perkara dugaan korupsi pengadaan kapal yakni di Bea Cukai dan KKP. Empat orang itu yakni Amir Gunawan selaku Direktur Utama PT Daya Radar Utama; Istadi Prahastanto Pada Pembuat Komitmen (PPK) Bea dan Cukai; Heru Sumarwanto selaku Ketua Panitia Lelang di Bea Cukai serta Aris Rustandi selaku PPK KKP.

Dalam perkara pengadaan kapal di Bea Cukai, Istadi, Amir dan Heru diduga melakukan sejumlah perbuatan melawan hukum dalam proses pengadaan hingga pelaksanaan pekerjaan pengadaan 16 kapal patroli cepat (Fast Patrol Boat/FCB) di Ditjen Bea dan Cukai. Salah satunya, mengarahkan panitia lelang agar memilih PT DRU untuk menggarap proyek tahun jamak 2013-2015 senilai Rp 1,12 triliun tersebut. Namun, setelah dilakukan uji coba, kecepatan dan sertifikasi dual-class 16 kapal patroli itu tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan di kontrak.

Meski tidak sesuai, pihak Ditjen Bea dan Cukai tetap menerima dan menindaklanjuti pembayaran. Selama proses pengadaan Istadi dan kawan-kawan menerima 7.000 Euro sebagai sole agent mesin yang dipakai oleh 16 kapal patroli cepat tersebut. Dugaan kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp 117,73 miliar.

Kapal KKP
Sementara dalam perkara dugaan korupsi pengadaan kapal di KKP, Amir dan Aris diduga melakukan sejumlah perbuatan melawan hukum terkai penandatangan kontrak kerja pengadaan 4 unit kapal 60 meter untuk Sistem Kapal Inspeksi Perikanan (SKIPI) pada Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP. Nilai kontrak proyek ini US$ 58,3 juta.

Aris diketahui membayar seluruh termin pembayaran proyek pengadaan empat kapal SKIPI kepada PT DRU senilai US$ 58,3 juta atau setara Rp 744,08 miliar. Padahal, biaya pembangunan empat kapal itu hanya Rp 446,26 miliar.

Tak hanya itu, KPK menduga terdapat sejumlah perbuatan melawan hukum lain dalam proses pengadaan. Di antaranya, belum adanya engineering estimate, persekongkolan dalam tender, dokumen yang tidak benar dan sejumlah PMH lainnya. Empat kapal SKIPI itu juga diduga tidak sesuai spesifikasi yang diisyaratkan dan dibutuhkan, misalnya kecepatan tidak mencapai syarat yang ditentukan, kekurangan panjang kapal sekitar 26 cm, markup volume plat baja dan aluminium serta kekurangan perlengkapan kapal lain. Kerugian negara dari kasus ini mencapai Rp 61,54 miliar.



Sumber: Suara Pembaruan